Berita

Mark Zuckerberg/Net

Dunia

CEO Facebook: Pemerintah Harus Berperan Aktif Mengatur Internet

MINGGU, 31 MARET 2019 | 11:20 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

CEO Facebook Mark Zuckerberg menyerukan agar pemerintah memainkan peran lebih aktif dalam mengatur Internet.
 
"Saya percaya kita perlu peran yang lebih aktif untuk pemerintah dan regulator," tulis Zuckerberg dalam sebuah artikel di The Washington Post akhir pekan ini (Sabtu, 30/3).
 
"Dengan memperbarui aturan untuk Internet, kita dapat melestarikan apa yang terbaik tentang hal itu, kebebasan bagi orang untuk mengekspresikan diri mereka dan bagi wirausahawan untuk membangun hal-hal baru, sambil juga melindungi masyarakat dari bahaya yang lebih luas," sambungnya.
 

 
Zuckerberg berpendapat, peraturan baru diperlukan di empat bidang, yakni konten berbahaya, perlindungan pemilu, privasi dan portabilitas data.
 
Dalam bidang konten berbahaya, Zuckerberg mengatakan dia setuju dengan anggota parlemen yang berpendapat bahwa Facebook memiliki terlalu banyak kekuasaan atas pidato dan pihak ketiga dapat menetapkan standar pada distribusi bahan berbahaya dan mengukur perusahaan terhadap standar itu.
 
Dalam bidang perlindungan pemilu, Zuckerberg mencatat bahwa undang-undang yang ada di negara-negara saat ini difokuskan pada kandidat dan pemilihan daripada masalah politik yang memecah belah. Karena itulah dia mendesak undang-undang untuk diperbarui untuk mencerminkan realitas ancaman.
 
"Sudah waktunya untuk memperbarui aturan-aturan ini untuk mendefinisikan tanggung jawab yang jelas bagi orang-orang, perusahaan dan pemerintah di masa depan," sambungnya.
 
Dalam bidang privasi pengguna, Zuckerberg mengatakan ia akan mendukung lebih banyak negara mengadopsi aturan yang sejalan dengan Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa, yang memberi regulator kekuatan untuk memberi sanksi kepada organisasi yang gagal mematuhi standar keamanan yang tinggi ketika memproses data pribadi. Dia juga menyerukan regulasi untuk menjamin portabilitas data antar layanan.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya