Berita

Mark Zuckerberg/Net

Dunia

CEO Facebook: Pemerintah Harus Berperan Aktif Mengatur Internet

MINGGU, 31 MARET 2019 | 11:20 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

CEO Facebook Mark Zuckerberg menyerukan agar pemerintah memainkan peran lebih aktif dalam mengatur Internet.
 
"Saya percaya kita perlu peran yang lebih aktif untuk pemerintah dan regulator," tulis Zuckerberg dalam sebuah artikel di The Washington Post akhir pekan ini (Sabtu, 30/3).
 
"Dengan memperbarui aturan untuk Internet, kita dapat melestarikan apa yang terbaik tentang hal itu, kebebasan bagi orang untuk mengekspresikan diri mereka dan bagi wirausahawan untuk membangun hal-hal baru, sambil juga melindungi masyarakat dari bahaya yang lebih luas," sambungnya.
 

 
Zuckerberg berpendapat, peraturan baru diperlukan di empat bidang, yakni konten berbahaya, perlindungan pemilu, privasi dan portabilitas data.
 
Dalam bidang konten berbahaya, Zuckerberg mengatakan dia setuju dengan anggota parlemen yang berpendapat bahwa Facebook memiliki terlalu banyak kekuasaan atas pidato dan pihak ketiga dapat menetapkan standar pada distribusi bahan berbahaya dan mengukur perusahaan terhadap standar itu.
 
Dalam bidang perlindungan pemilu, Zuckerberg mencatat bahwa undang-undang yang ada di negara-negara saat ini difokuskan pada kandidat dan pemilihan daripada masalah politik yang memecah belah. Karena itulah dia mendesak undang-undang untuk diperbarui untuk mencerminkan realitas ancaman.
 
"Sudah waktunya untuk memperbarui aturan-aturan ini untuk mendefinisikan tanggung jawab yang jelas bagi orang-orang, perusahaan dan pemerintah di masa depan," sambungnya.
 
Dalam bidang privasi pengguna, Zuckerberg mengatakan ia akan mendukung lebih banyak negara mengadopsi aturan yang sejalan dengan Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa, yang memberi regulator kekuatan untuk memberi sanksi kepada organisasi yang gagal mematuhi standar keamanan yang tinggi ketika memproses data pribadi. Dia juga menyerukan regulasi untuk menjamin portabilitas data antar layanan.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

Makin Botak, Pertanda Hidup Jokowi Tidak Tenang

Selasa, 16 Desember 2025 | 03:15

UPDATE

Bawaslu Usul Hapus Kampanye di Media Elektronik

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:26

Huntap Warga Korban Bencana Sumatera Mulai Dibangun Hari Ini

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:25

OTT Jaksa Jadi Prestasi Sekaligus Ujian bagi KPK

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:11

Trauma Healing Kunci Pemulihan Mental Korban Bencana di Sumatera

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:42

Lula dan Milei Saling Serang soal Venezuela di KTT Mercosur

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:35

Langkah Muhammadiyah Salurkan Bantuan Kemanusiaan Luar Negeri Layak Ditiru

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:24

Jadi Tersangka KPK, Harta Bupati Bekasi Naik Rp68 Miliar selama 6 Tahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:56

Netanyahu-Trump Diisukan Bahas Rencana Serangan Baru ke Fasilitas Rudal Balistik Iran

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:32

Status Bencana dan Kritik yang Kehilangan Arah

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:55

Cak Imin Serukan Istiqomah Ala Mbah Bisri di Tengah Kisruh PBNU

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:28

Selengkapnya