Ekonom senior Dr. Rizal Ramli/RMOL
. Pemerintah Malaysia di tahun 1969 pernah meminta bantuan ekonom Indonesia, Sumitro Djojohadikusumo, untuk merumuskan kebijakan ekonomi nasional yang berorientasi melindungi kepentingan pribumi.
Karena kebijakan yang dirumuskan Sumitro itu, Malaysia terhindar dari ketimpangan ekonomi yang bisa membuahkan kerusuhan sosial.
Begitu antara lain disampaikan ekonom senior Dr. Rizal Ramli ketika berbicara di sela-sela diskusi di daerah Tebet, Jakarta, Jumat (29/3).
"Tahun 1969 Perdana Menteri Malaysia Tun Hussein Onn pernah meminta bantuan Indonesia untuk merumuskan kebijakan ekonomi. Tun Hussein Onn menghubungi Pak Harto via telepon. Pak Harto kemudian mengirim Pak Mitro untuk membantu Malaysia merumuskan kebijakan ekonomi pro bumiputra," terang RR biasa disapa.
Menurut dia, ketimpangan dan kecemburuan sosial yang ada bisa diselesaikan dengan melaksanakan kebijakan berpihak kepada bumiputra dengan memberikan kesempatan lebih luas agar mobilitas ekonomi bumiputra semakin meningkat.
Sambung RR,
affirmative policy untuk mencegah kerusuhan sosial dimulai dari Amerika Serikat dengan memberikan kesempatan dan peluang bagi kelompok minoritas dan perempuan.
"Misalnya untuk warga kulit hitam dan perempuan dalam bidang pendidikan, ekonomi dan sosial. Kalau
affirmative action policy untuk mayoritas dimulai di Malaysia di bawah Tun Hussein Onn," tambahnya.
Saat ditanya apakah calon presiden Prabowo Subianto bisa mengikuti jejak ayahnya, Sumitro Djojohadikusumo, RR mempersilakan wartawan menanyakan langsung hal itu kepada Prabowo.
"Saya kira saya tidak bisa main tebak-tebakan. Teman-teman media juga bantu tanya dong," tandasnya.
