Rizal Ramli-Kwik Kian Gie/Net
. Komposisi kabinet dari calon penantang, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno lebih disorot publik ketimbang calon petahana. Bisa jadi dari sisi petahana jika menang, komposisi kabinetnya tidak banyak berubah dengan komposisi saat ini.
Sementara dari sisi penantang, berbagai figur telah menjadi sorotan yang selalu dinantikan publik. Terlebih Prabowo sudah memberi sinyal kepada tokoh-tokoh seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ahmad Heryawan layak masuk kabinet.
Dalam jabatan Menko Perkonomian atau kementerian teknis lainnya yang berkaitan dengan ekonomi, nama-nama beken di bidang ekonomi juga masuk nominasi.
Pengamat politik ekonomi dari Universitas Bung Karno (UBK), Ade Reza Hariadi melihat sosok seperti Rizal Ramli, Kwik Kian Gie, dan Revrisond Baswir memiliki pemikiran yang sama dengan visi Prabowo.
"Rizal Ramli dan Kwik Kian Gie tidak diragukan lagi trackrecord dan punya frame ideologi nasionalisme ekonomi yang kini menjadi kerangka kebijakan ekonomi negara-negara maju, terutama Amerika Serikat dan RRC," kata Ade kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (29/3).
"Revrisond Baswir juga ekonom yang kritis terhadap ekonomi neolib, bisa jadi figur alternatif yang cocok dengan visi ekonomi Prabowo," tambah Ade.
Menurut dia tantangan ekonomi aktual saat ini adalah keluar dari relasi ketergantungan terhadap modal asing, membangun industrialisasi sektor manufaktur, hilirisasi ekstrasi sumber daya alam dan menyiapkan infrastruktur bagi industri digital.
"Langkah ini akan relevan dengan penting sosok ekonom dalam kabinet yang punya visi nasionalisme ekonomi," ungkapnya.
Sambung Ade, sejak republik ini berdiri para ekonom neolib kerap mengambil alih untuk menentukan arah ekonomi bangsa. Sehingga di pemerintahan baru yang akan datang, alur itu harus diputus dengan tampilnya ekonom-ekonom yang punya semangat nasionalisme tinggi.
"Selama ini para ekonom neolib mendominasi struktur pengambil kebijakan ekonomi strategis nasional, jadi wajar jika haluan ekonomi Indonesia sangat pro modal asing, deregulasi, serta alergi terhadap isu proteksi dan subsidi," pungkasnya.
