Soal Pidanakan Golput, Wiranto Sudah Sesat Pikiran

Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto soal ancaman pidana bagi pihak yang mengajak masyarakat untuk golput.

Pigai menilai pernyataan Wiranto terkesan sesat dan tidak mampu membangun konsep demokrasi yang berjalan saat ini.

"Menurut saya Wiranto sesat pikir, Wiranto itu Menkopolkam yang tidak mampu membangun sebuah grand desain tentang bagaimana sistem demokrasi itu bisa berjalan," ujar Pigai di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (28/3).

Lanjut Pigai, ajakan untuk tidak memilih atau golput tidak masalah dan tidak harus dikenakan sanksi pidana. Ini dikarenakan dari sisi agama juga tidak akan berdosa jika tidak memilih atau golput.

"Karena itu ketika orang poltiik menyatakan memilih A memilih B atau tidak memilih merupakan hak, mengajak orang pun merupakan hak, kecuali menghasut dan penghasutan," jelasnya.

"Kalau mengajak orang untuk tidak memilih ya tidak apa-apa, dalam agama juga tidak memilih jadi tidak berdosa contoh kan sama donk, equivalent donk. Ya kalian memilih Prabowo silakan, memilih Jokowi silakan, tidak memilih ya nggak apa-apa kan," tuturnya.

Sebelumnya, Wiranto mengeluarkan pernyataan akan ada hukum bagi pihak yang mengajak masyarakat untuk golput.

Ini dikatakan Wiranto saat menghadiri acara Rakornas Bidang Kewaspadaan Nasional Pemilu 2019 di Hotel Grand Paragon, Jakarta Pusat, Rabu (27/3).

"Kalau mengajak golput itu yang namanya mengacau. Itu kan mengancam hak dan kewajiban orang lain. Undang-Undang yang mengancam itu," tutur Wiranto.