Rasyid: Penyeragaman Atribut Pemilih Itu Rawan Rusuh

Dalam aturan KPU, saksi partai politik tidak diperkenankan memakai atau membawa atribut tertentu yang berhubungan dengan partainya.

Hal itu, mestinya juga berlaku dalam Pilpres.

"Jangan ada perintah penyeragaman atribut pemilih. Bebaskan saja selama tidak menunjukan identitas tertentu," kata Politisi Partai Demokrat Abdullah Rasyid saat mengomentari seruang petahana Joko Widodo berkampanye di Riau.

Selain tak ada aturan dalam pemilihan, seruan Jokowi kepada pendukungnya untuk mengenakan pakaian putih saat hari pencoblosan juga dianggap dapat mengundang masalah baru yang bisa mengancam masa depan Indonesia.

"Ingat kita bisa bayangkan apa yang terjadi di TPS nanti, ketika ada  simbolisasi simbolisiasi tertentu bertemu. Khawatir belum dimulai pencoblosan sudah terjadi keributan," tandas Caleg DPR RI Dapil DKI II ini.

Sebelumnya pada Selasa (23/3), Calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada pemilihnya di Dumai, Riau, datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) menggunakan hak suaranya. Dan memilih baju putih.

"Coblos itu bajunya putih karena kita adalah putih. Putih adalah kita," ujar Jokowi.

Dalam penjelasannya, Jokowi mengatakan yang menjadi alasan dirinya dan Maaruf Amin menggunakan baju putih untuk foto kertas suara, karena menggambarkan kesederhanaan.

"Kenapa pakai baju putih, karena baju putih itu murah, semua rakyat Indonesia memiliki. Kalau pakai jas, mahal dan jas itu pakaian Eropa, Amerika, orang Indonesia cukup pake baju yang murah, baju putih seperti yang saya pakai," ujar Jokowi.