Berita

Foto:RMOL Jabar

Nusantara

Pemkab Purwakarta Minta Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung Dihentikan Sementara

RABU, 27 MARET 2019 | 12:43 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan (DPBMP) Kabupaten Purwakarta melayangkan teguran dan meminta PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) menghentikan sementara aktivitas proyek pembangunan kereta api cepat rute Jakarta-Bandung di Kecamatan Darangdan, Babakan Cikao dan Jatiluhur.

Melalui surat bernomor 620/109/DPUBMP/III/2019, pihak PT KCIC diminta memperbaiki kondisi jalan yang rusak dampak dari pembangunan jalur kereta api cepat, yaitu di Jalan Darangdan-Nanggeleng (Jalan Militer) dan jalan Babakan Cikao-Jatiluhur.

DPBMP Purwakarta dalam surat tersebut menjelaskan kondisi dua jalan yang dilintasi oleh kendaraan pengangkut material mengalami rusak parah dan dapat mengancam keselamatan pengguna kendaraaan yang melintas.


"Kondisi Jalan Militer yang melintasi Desa Darangdan, Depok dan Sirnamanah, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta rusak parah dan dipenuhi lumpur tanah merah, serta ruas Jalan Cilegong dan Cikao kondisinya sama," ujar Kepala DPBMP Purwakarta, Budi Supriyadi, Rabu (27/3), seperti dilansir dari RMOL Jabar.

Dalam surat tersebut, DPBMP Purwakarta menyebutkan bahwa kondisi dua ruas jalan tersebut hanya mampu memikul muatan sumbu maksimal 8 ton, sehingga pihaknya meminta agar pihak PT KCIC memperhatikan hal tersebut.

"Ya sebelum rekomendasi terbit agar aktivitas kendaraan berat yang melebihi MST 8 ton untuk dihentikan dan memperbaiki jalan yang rusak," katanya.

Bahkan dengan tegas, DPBMP meminta  pihak PT KCIC agar memperhatikan hal tersebut, apalagi sudah banyaknya masyarakat di dua kecamatan yang mengeluhkan kondisi jalan yang rusak. "Mohon kiranya dilaksanakan sesuai yang kami instruksikan," tuturnya.

Sementara, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Purwakarta, Iyus Purnama beberapa waktu yang lalu, mengakui adanya kerusakan infrastruktur akibat tingginya lalu lintas kendaraan berat. Bahkan, melalui DPBMP sudah mulai menginventarisasi kerusakan jalan yang ditimbulkan dari proyek itu.

"Langkah pemkab kita minta pertanggung jawaban ke pihak ketiga. Dalam hal ini pemborong dari proyek kereta cepat. Mereka harus memperbaiki jalan seperti semula," kata Iyus.

Surat teguran tersebut merupakan respons dari aduan masyarakat, terlebih banyaknya masyarakat yang melintasi jalan tersebut mengeluhkan kondisi jalan yang berdebu ketika terik matahari serta berlumpur dan hujan ketika licin.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Ketum PDIP Tinjau Kantor Baru Megawati Institute

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:14

Polisi Bongkar Jaringan Senpi Ilegal Dipakai Begal, Dijual di Facebook Hingga Tokopedia

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:09

Bupati Sudewo dan Tiga Kades Kajen Resmi Ditahan, Digiring ke Rutan Pakai Rompi Oranye

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:53

Wapres Gibran Blusukan ke Pasar Borong Daun Bawang

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:48

Istana Rayakan Prestasi Timnas Maroko sebagai Runner-Up Piala Afrika 2025

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:32

Polisi Sudah Periksa 10 Saksi dan Ahli Terkait Pelaporan Pandji Pragiwaksono

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:29

Komisi II Hanya Fokus Revisi UU Pemilu, Bukan Pilkada

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:22

Thomas Djiwandono Mundur dari Gerindra Usai Dicalonkan Jadi Deputi Gubernur BI

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:10

Bupati Pati Sudewo dan Tiga Kades Patok Harga hingga Rp225 Juta per Jabatan Perangkat Desa

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:00

Daftar 28 Perusahaan Sumatera yang Izinnya Dicabut Prabowo

Selasa, 20 Januari 2026 | 20:56

Selengkapnya