Lembaga survei Rumah Demokrasi dituding telah mengeluarkan hasil survei hoax tentang elektabilitas masing-masing pasangan calon peserta Pilpres 2019.
Dalam hasil survei Rumah Demokrasi, paslon nomor urut 01, Joko Widodo-Maruf Amin memperoleh 40,30 persen. Sedangkan rivalnya, paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno unggul dengan 45,45 persen.
"Jadi hasil survei itu kategori
hoax, itu bukan hasil survei. Harus dipertanggungjawabkan ini, karena itu tidak masuk akal yang terpublikasi," kata Direktur Indonesia Public Institut Karyono Wibowo dalam siaran pers, Rabu (27/3).
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Firman Noor telah membantah keterlibatan peneliti LIPI dalam hasil survei Rumah Demokrasi.
Menurut Firman, dua peneliti LIPI yang hadir sebagai pembicara dalam diskusi Rumah Demokrasi bertajuk 'Migrasi Suara Pilpres 2019: Hasil Survei versus Realitas' untuk mencermati secara umum peluang migrasi suara dalam Pemilu 2019, dengan melihat peluang migrasi dapat terjadi melalui perpindahan dari satu pasangan calon ke pasangan calon lain, atau dari
swing voter ke salah satu pasangan calon.
Menurut Karyono, hasil survei lembaga yang dipimpin Ramdansyah itu sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan secara data.
"Itu hasilnya terbalik, bertentangan sekali dengan hasil akademik, makanya saya justru menilai kategori propaganda, kabar bohong, ini," kata dia.
Secara tidak langsung, Karyono menganggap Ramdansyah merusak kredibilitas LIPI. Ia menunggangi LIPI untuk kepentingan propaganda.
"Ini mencederai kredibilitas LIPI, membuat lembaga LIPI menjadi jatuh wibawanya," kata Karyono.
Bila Ramdansyah ingin mendukung paslon 02, saran dia, sebaiknya menggunakan cara-cara yang elegan. Misal menggunakan visi-misi capres yang dia dukung.
"Tidak kemudian menggunakan data yang terbalik. Padahal kita ketahui hampir sumua lembaga survei menepatkan Jokowi di atas, selisih 20-15 persen," kata dia.
Dia berharap publik tidak percaya dengan hasil survei odong-odong yang dilakukan Rumah Demokrasi itu. Terlebih, Ramdansyah memiliki latar belakang yang kurang terpuji ketika menjabat sebagai ketua Panwaslu.
"Dari rekam jejak saja kita tahu. Apalagi dia aktif di partai Idaman, saya kira publik jangan percaya oleh Ramdansyah. Ini akan merusak kredibilitas LIPI, dan bantahan LIPI jelas, dan LIPI tidak mengakui hasil survei itu," katanya.
Ia mendorong LIPI harus membawa permasalahan ini ke ranah hukum. Sebab bila tidak, lanjut dia, LIPI akan dianggap sebagai lembaga yang tidak kredibel lagi.
"Ini
kan jadi tercemar nama baiknya. Kalau mau dukung ya dukung saja, jangan pakai survei abal-abal. Jualan program lebih baik, lebih baik terbuka daripada memanipulasi data dan itu merusak lembaga riset seperti LIPI, dan nanti lama-lama orang tidak percaya kepada lembaga riset Indonesia," kata dia.
