Berita

Mahfud MD/RMOL

Hukum

Jual Beli Jabatan Rektor? Mahfud MD: KPK Pasti Lebih Tahu

SENIN, 25 MARET 2019 | 17:13 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

. Pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan kasus jual beli jabatan rektor perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Agama pasti membantah, dan hal itu merupakan hal wajar dalam proses hukum.

Demikian disampaikan pakar hukum tata negara, Mahfud MD kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (25/3).

"Pengisian jabatan, isu-isu jabatan diperjualbelikan itu namanya informasi. Nah, informasi itu pasti selalu dibantah oleh institusi atau orang yang namanya terseret, itu biasa tidak apa-apa," ujar Mahfud.


Menurut Mahfud, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasti lebih mengetahui dan akan mengusut dugaan pengisian jabatan di sejumlah kampus Kemenag hingga tuntas dengan sumber daya yang dimiliki.

"Mereka KPK lebih banyak punya fakta, kalau saya punya tujuh fakta, di sini (KPK) ada 11 atau berapa fakta gitu. Mereka punya fakta sendiri karena masyarakat sudah lapor lebih dulu," tuturnya.

Terlebih, lanjut Mahfud, dirinya pun tidak menyebutkan nama dan institusi yang diduga terlibat dalam dugaan pengisian jabatan rektor sebagaimana telah dibongkarnya dalam acara acara Indonesia Lawyer Club pekan lalu.

Karenanya, Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu menyerahkan sepenuhnya dugaan pengisian jabatan rektor kepada KPK untuk ditindaklanjuti.

"Saya pun tidak menyebut nama orang, tidak pernah menyebut institusinya. Oleh sebab itu ya kita serahkan ke KPK agar tidak terjadi kontroversi, sudah saya bilang gini saja data-data awal ini saja. Hanya cocok-cocokan saja semua kan begitu," demikian Mahfud.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya