Berita

Jenderan Prayuth Chan Ocha/Net

Dunia

Hasil Perhitungan Awal Pemilu Thailand Sempat Bikin Bingung Publik

SENIN, 25 MARET 2019 | 16:49 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Hasil awal perhitungan suara di pemilihan umum Thailand sempat membuat bingung publik awal pekan ini (Senin, 23/3).
 
Komisi Pemilihan (EC) Thailand pada Minggu malam (22/3), setelah pemungutan suara selesai, merilis bahwa perhitungan suara awal menyebut bahwa lebih dari 90 persen surat suara dihitung. Hasil perhitungan awal menunjukkan bahwa Partai Palang Pracha Rath (PPRP) yang pro militer telah mengantongi 7,6 juta suara.
 
Jumlah itu setengah juta lebih tinggi dari Pheu Thai, partai yang terkait dengan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Namun kemudian, muncul banyak keluhan tentang penyimpangan dan data yang tidak akurat. EC juga kemudian menunda pengumuman penuh tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.
 

 
Kemudian pada hari ini (Senin, 23/3), beberapa laporan media lokal, mengutip angka-angka dari EC, menunjukkan hasil yang berbeda untuk jumlah kursi parlemen yang dimenangkan masing-masing pihak.
 
Namun alih-alih memberikan kejelasan dan klarifikasi, pihak EC justu menunda untuk mengumumkan hasil awal.
 
Dikabarkan BBC, EC menjanjikan lebih banyak informasi di kemudian hari, tetapi tidak ada hasil resmi penuh hingga tanggal 9 Mei mendatang.
 
Dalam yang digelar kemarin (Minggu, 22/3), tercatat lebih dari 50 juta orang memenuhi syarat untuk memilih. Itu adalah pemilu pertama yang digelar sejak Jenderal Prayuth Chan-ocha memimpin kudeta yang menggulingkan saudara perempuan Thaksin, yakni Yingluck Shinawatra, lima tahun lalu.
 
Tetapi jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam pemilu kemarin dilaporkan sangat rendah, yakni hanya 64 persen. Banyak yang mempertanyakan angka ini serta perbedaan dalam jumlah penghitungan suara.
 
Sekretaris Jenderal EC, Charungvith Phumma, menyalahkan bahwa hal tersebut merupakan kesalahan manusia.
 
Meskipun hasil resmi belum dirilis, namun Pheu Thai dan PPRP telah menyatakan niat mereka untuk membentuk pemerintah koalisi.

Populer

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

UPDATE

Swiss Tantang Argentina Usai Singkirkan Kolombia Lewat Drama Adu Penalti

Rabu, 08 Juli 2026 | 05:45

Kemesraan Prabowo-Modi

Rabu, 08 Juli 2026 | 05:30

Khayal Seorang Revolusioner

Rabu, 08 Juli 2026 | 05:15

Pengalaman Demokrasi India jadi Inspirasi Penting Indonesia

Rabu, 08 Juli 2026 | 04:53

Sikap Tegas Rektor Untan Jalankan Statuta Universitas Tuai Apresiasi

Rabu, 08 Juli 2026 | 04:23

Belajar dari Koperasi Pertanian Jepang

Rabu, 08 Juli 2026 | 03:58

Prabowo: Saya adalah Pengagum Pribadi Shri Narendra Modi

Rabu, 08 Juli 2026 | 03:31

Kisah Seorang Anak Buruh Harian Lepas

Rabu, 08 Juli 2026 | 03:13

Bahayakan Nyawa Banyak Orang, DPR Desak Polisi Berantas Maling Besi

Rabu, 08 Juli 2026 | 02:59

Tinjau TPA Jatiwaringin

Rabu, 08 Juli 2026 | 02:39

Selengkapnya