Analis politik Telkom University Dedi Kurnia Syah menilai, klaim Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo soal pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) merupakan keputusan politiknya saat menjadi Gubernur DKI dinilai kurang bijak.
Menurut Dedi, porsi Jokowi dan Ahok pada saat itu sama besarnya dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ini terhadap seluruh kebijakan terkait MRT.
“Kalau kemudian disebut sebagai keputusan politik (Jokowi), maka tidak bijak,†kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (23/3).
Klaim itu, sambung Dedi, berdampak negatif bagi citra Jokowi sendiri, kalau tujuannya hanya mendongkrak elektabilitas jelang pemilihan presiden.
Selain itu, Direktur Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik (PSDPP) melihat, klaim sepihak Jokowi bisa diartikan sebagai upaya untuk mendelegitimasi kewenangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Hasil penelusuran justru Gubernur DKI terdahulu, Fauzi Bowo atau Foke menjadi pihak pertama yang meresmikan pencanangan pembangunan proyek MRT.
Groundbreaking itu dilakukan secara seremonial di Stadion Lebak Bulus, Jakarta (26/4) tahun 2012 silam. Saat itu, Foke meresmikan pencanangan pembangunan tahap pertama koridor Selatan-Utara dari Lebak Bulus-Bundaran HI dengan panjang 15,7 km.
Pernyataan Jokowi ini juga belakangan ramai di sosial media. Banyak warganet yang menyebut jika klaim Jokowi itu keliru.
"Foke tahun 2012 resmikan pencanangan persiapan pembangunan MRT," ujar akun Inonk Iskandar sambil menyertakan tangkapan layar pernyataan Jokowi dan Foke di media online.
"Pendirian PT MRT Jakarta 2008, penentuan kerja sama BUMN-Swasta funding serta groundbreaking 2012, semuanya terjadi saat DKI Jakarta dipimpin Gubernur, Fauzi Bowo (Foke) pada era Presiden SBY," tambah warganet lain, ZA Effendi.
