Berita

Capres petahana Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi Jangan Jumawa, Meninjau Tol Pekerjaan Mandor

SABTU, 23 MARET 2019 | 03:36 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk tidak meremehkan jasa-jasa presiden terdahulu.

"Pak Jokowi, benar Anda berjasa membangun beberapa ruas tol tapi jangan jumawa dan membanding-bandingkan dengan presiden sebelumnya. Semua presiden memiliki jasa tersendiri kepada bangsa ini," kata politisi Gerindra Sya'roni melalui pesan elektronik kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (23/3).

Di hadapan pendukungnya di Istora Senayan, Kamis (21/3), Jokowi pamer telah delapan kali mengunjungi proyek tol Trans Sumatera. Jokowi menyombongkan diri sekaligus menantang untuk menunjukkan kepada dirinya siapa presiden yang pernah mengecek jalan hingga delapan kali. Menurut Sya'roni, Jokowi tak pantas mendegradasi peran presiden pendahulunya.


"Kesannya Anda lah yang paling pontang-panting membangun negeri ini. Sadarlah, negara ini dibangun secara berkelanjutan. Pak Jokowi, ketika Anda menjadi Presiden, Indonesia sudah memiliki segalanya sehingga Anda mudah meneruskan proyek-proyek yang sudah ada. Sekali lagi, Anda itu meneruskan jerih payah para presiden sebelumnya, tak pantas mendegradasi peran mereka," imbuh Sya'roni.

Caleg DPR RI Dapil Jateng II meliputi Demak, Jepara dan Kudus ini mencontohkan Bung Karno berperan membebaskan Indonesia dari penjajah. Gus Dur mempercepat pemulihan ekonomi dan memberikan kesetaraan kepada kelompok minoritas. SBY melunasi hutang IMF dan memasukkan Indonesia ke dalam kelompok G-20. Dia mengingatkan proyek-proyek yang digagas Jokowi seperti mobil Esemka dan tol laut yang hingga sekarang tidak jelas kelanjutannya justru dipertanyakan publik.

Sya'roni berpandangan meninjau tol hingga delapan kali bukanlah tugas Presiden melainkan pekerjaan seorang mandor. Presiden memiliki tanggung jawab yang lebih besar antara lain mempercepat pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta memerangi pengangguran dan kemiskinan.

"Sekali-kali tinjaulah kondisi rumah warga yang gara-gara menerima program PKH harus rela ditempel label/stiker sebagai keluarga miskin. Rasanya kok tidak manusiawi sekali," demikian kata Sya'roni.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

September 2026, Industri Kayu Tertekan Karhutla

Rabu, 30 September 2026 | 20:27

Komisaris Asuransi Tokio Marine Indonesia Dicecar KPK Soal Pencairan Komisi Fiktif Asuransi Pelni

Rabu, 30 September 2026 | 20:26

Prabowo Minta Efisiensi APBN Tetap Terukur demi Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 30 September 2026 | 20:26

Insentif Pajak Gaji Karyawan di Bawah Rp10 Juta Berlanjut Hingga 2027

Rabu, 30 September 2026 | 19:51

Bulu Tangkis Sumbang 6 Medali Asian Games, BNI Apresiasi Pembinaan PBSI

Rabu, 30 September 2026 | 19:36

Pancasila, Persatuan, dan Ujian Geopolitik

Rabu, 30 September 2026 | 19:23

33,2 Juta Keluarga Akan Terima Bantuan Beras 10 Kg selama Oktober-Desember

Rabu, 30 September 2026 | 19:12

Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Rp31 Triliun di Kuartal IV 2026

Rabu, 30 September 2026 | 19:01

Dakwah Ekonomi Syarikat Islam Sejalan dengan Visi Prabowo

Rabu, 30 September 2026 | 18:34

Pengelolaan Gambut di Riau Jadi Rujukan Badan Baru Bentukan Prabowo

Rabu, 30 September 2026 | 18:28

Selengkapnya