Berita

Capres petahana Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi Jangan Jumawa, Meninjau Tol Pekerjaan Mandor

SABTU, 23 MARET 2019 | 03:36 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk tidak meremehkan jasa-jasa presiden terdahulu.

"Pak Jokowi, benar Anda berjasa membangun beberapa ruas tol tapi jangan jumawa dan membanding-bandingkan dengan presiden sebelumnya. Semua presiden memiliki jasa tersendiri kepada bangsa ini," kata politisi Gerindra Sya'roni melalui pesan elektronik kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (23/3).

Di hadapan pendukungnya di Istora Senayan, Kamis (21/3), Jokowi pamer telah delapan kali mengunjungi proyek tol Trans Sumatera. Jokowi menyombongkan diri sekaligus menantang untuk menunjukkan kepada dirinya siapa presiden yang pernah mengecek jalan hingga delapan kali. Menurut Sya'roni, Jokowi tak pantas mendegradasi peran presiden pendahulunya.


"Kesannya Anda lah yang paling pontang-panting membangun negeri ini. Sadarlah, negara ini dibangun secara berkelanjutan. Pak Jokowi, ketika Anda menjadi Presiden, Indonesia sudah memiliki segalanya sehingga Anda mudah meneruskan proyek-proyek yang sudah ada. Sekali lagi, Anda itu meneruskan jerih payah para presiden sebelumnya, tak pantas mendegradasi peran mereka," imbuh Sya'roni.

Caleg DPR RI Dapil Jateng II meliputi Demak, Jepara dan Kudus ini mencontohkan Bung Karno berperan membebaskan Indonesia dari penjajah. Gus Dur mempercepat pemulihan ekonomi dan memberikan kesetaraan kepada kelompok minoritas. SBY melunasi hutang IMF dan memasukkan Indonesia ke dalam kelompok G-20. Dia mengingatkan proyek-proyek yang digagas Jokowi seperti mobil Esemka dan tol laut yang hingga sekarang tidak jelas kelanjutannya justru dipertanyakan publik.

Sya'roni berpandangan meninjau tol hingga delapan kali bukanlah tugas Presiden melainkan pekerjaan seorang mandor. Presiden memiliki tanggung jawab yang lebih besar antara lain mempercepat pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta memerangi pengangguran dan kemiskinan.

"Sekali-kali tinjaulah kondisi rumah warga yang gara-gara menerima program PKH harus rela ditempel label/stiker sebagai keluarga miskin. Rasanya kok tidak manusiawi sekali," demikian kata Sya'roni.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Prabowo Tindak Lanjuti Usulan Tambah Beasiswa S3 bagi Dosen

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:09

Panitia Ogah Disusupi Politik, Jokowi Batal Ikut Kirab Budaya di Lampung Timur

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:06

Sekolah Rakyat Bogor Padukan Panorama Alam dan Fasilitas Pendidikan Modern

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:43

400 Lajang Ikut Golek Garwo, Kemenag Dorong Lahirnya Keluarga Sakinah

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:35

Dana SAL Kemenkeu Perkuat Likuiditas dan Intermediasi Bank Mandiri

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:29

Prabowo Target Pangkas BUMN dari 1.000 Jadi 250 Perusahaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:47

Safari Politik Jokowi Bareng PSI Picu Sorotan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:28

Daftar 32 Tim yang Lolos Piala Dunia 2026, Lajut Fase gugur

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:16

Australia Gandakan Denda Platform Medsos Nakal hingga Rp1 Triliun

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:06

Membaca Sinyal di Balik Ritual Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung

Minggu, 28 Juni 2026 | 13:56

Selengkapnya