Menteri Luhut Binsar/Kemenko Perekonomian
. Hubungan Indonesia dan Uni Eropa (UE) semakin memanas setelah adanya diskriminasi komoditas perkebunan minyak kelapa sawit (Crued Palm Oil/CPO) terhadap Indonesia.
Indonesia semakin geram terkait kebijakan Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Direcyive II yang dibuat 13 Maret lalu oleh Komisi Eropa kepada parlemen Eropa, namun Parlemen Eropa masih meninjau kebijakan tersebut selama dua bulan.
Di hadapan 50 pengusaha asing di Indonesia dalam acara brifieng CPO, di Ruang Nusantara, Kementerian Luar Negeri, Pejambon, Jakarta Pusat, Rabu (20/3), Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyangkan kebijakan UE tersebut. Padahal Indonesia masih sangat perlu dukungan para investor.
"Kami juga perlu dukungan investasi kalian untuk ke depan," kata Luhut.
Bahkan Luhut juga menyampaikan, keuntungan hubungan Uni Eropa dan Indonesia dalam 20 tahun ke depan sangat berpotensi menghasilkan 40 miliar US Dolar dan peluang 250 juta lapangan kerja untuk di Eropa dan Amerika.
"Kargo udara juga tumbuh dan untuk asosiasi transportasi udara sektor penerbangan akan 2034. Pertumbuhan ini juga kuat, jadi kita butuhkan. Tapi sisi lain kita ada pilihan-pilihan," tuturnya.
Luhut menegaskan, Indonesia mampu menurunkan kemiskinan sesuai dengan arahan Suistainable Development Goals (SDG's) atas hasil kerja sama dengan UE melalui ekspor CPO.
"Kami ini negara agraris dan kertegantungan dengan pertanian sangat besar. SDG's kan bilang soal kemiskinan. Kami sudah buktikan untuk menurunkan di bawah 1 persen. Jadi buat kami CPO ini sangat penting sekali. Hampir 20 juta orang ini kerja," lanjut Luhut dengan tegas.
Atas dasar itu, Luhut menyayangkan sikap UE yang terkesan tak melihat sisi untung ruginya bagi Indonesia.
"Harusnya teman-teman Eropa mengerti, jangan lihat dari kacamata kalian saja. Lihat juga dari kacamata kami. Ini juga sudah kami buktikan, kami bisa turunkan kemiskinan, kami sudah morotarium kok," paparnya.
Soal pembakaran lahan yang menjadi alasan UE membatasi ekspor kelapa sawit, Luhut tak sependapat.
"Jangan ajarin kami soal lingkungan. Kami enggak mau buat policy yang nantinya merusak generasi kami. Saya enggak mau nanti cucu saya protes kita enggak perhatikan lingkungan. Ini jadi masalah," tandasnya.
Dalam brifieng ini, hadir di antaranya Menko Perekonomian Darmin Nasution, Wakil Menteri Luar Negeri A.M Fachir, Duta Besar Uni Eropa Vincent Guerend, dan 50 perwakilan perusahaan asing di Indonesia.
