Menteri Koordinator Kemaritiman (Menko Maritim), Luhut Binsar Pandjaitan/RMOL
. Menteri Koordinator Kemaritiman (Menko Maritim), Luhut Binsar Pandjaitan geram terhadap tindakan Uni Eropa (UE) yang mengupayakan diskriminasi komoditi perkebunan minyak kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO) Indonesia.
Pasalnya, UE akan membatasi impor minyak kelapa sawit hingga 0 persen pada Tahun 2030. Mereka juga melarang produk sawit sebagai sumber biofuel di Eropa.
Berdasarkan resolusi parlemen UE bertajuk
'Palm Oil and Deforestation of Rainforests' pada 4 April 2017, Indonesia dianggap menjadi salah satu penyebab deforestasi hutan dalam memproduksi minyak kelapa sawit.
Indonesia dianggap melakukan pembakaran hutan untuk membuka perkebunan kelapa sawit. Selain itu UE menganggap produksi kelapa sawit tidak sesuai dengan standar produksi Uni Eropa.
Dengan hal ini, Indonesia menganggap bahwa UE secara tidak langsung mendikte harus mengikuti aturan yang berlaku bagi UE.
"Kita tidak mau didikte oleh siapapun. Kita bangsa besar dan presiden (Joko Widodo) tadi menekankan itu. Presiden tidak pernah mau, apalagi kalau sudah menyangkut masalah rakyat kecil
small holder, usaha kecil. Presiden nyatakan kita enggak akan pernah meninggalkan rakyat kita," ungkap Luhut usai melakukan brifieng minyak kelapa sawit di Ruang Nusantara, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Rabu (20/3).
Selain itu, Luhut juga akan melaporkan tindakan diskriminasi UE kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) jika memang rancangan kebijakan
Delegated Regulation Supplementing Directive of The EU Renewable Energy Direcyive II yang dibuat oleh Komisi Eropa pada 13 Maret 2019 disetujui oleh parlemen UE.
Dalam hal ini parlemen UE masih meninjau kebijakan diskriminasi minyak kelapa sawit hingga dua bulan ke depan sejak 13 Maret 2019.
"Kita nanti akan bawa ke WTO, tapi perlu diketahui kita enggak akan pernah goyang mengenai itu," tegasnya.
Luhut juga menegaskan, Indonesia mengancam akan menyetop seluruh barang impor dari Eropa.
"Ya tadi kita akan pertimbangkan semua. Saya sudah sebutkan beberapa, kalau kita harus punya pilihan hidup ini, kita harus tegas tidak mau didikte. Orang suka bilang karena seolah-olah presiden mau diatur, sama sekali tidak mau diatur. Nasional
interest kita di atas segala-galanya," tandasnya.
