Tak Mau Suudzon, Demokrat Imbau Silatnas Digeser Usai Pemilu

. Partai Demokrat meminta kepada Bawaslu untuk melototi acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Pemerintahan Desa Se-Indonesia pada 30 Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Pasalnya ditenggarai kegiatan itu berkaitan dengan Pilpres 2019.

"Kemarin kita sudah sampaikan ke Bawaslu agar tidak diam menyikapi kegiatan  tersebut," kata Politisi Partai Demokrat, Herman Khaeron di Gedung DPR, Rabu (20/3).

Sebab menurutnya, acara yang melibatkan banyak dan bersifat massal sangat tidak pantas dilaksanakan di saat kampanye terbuka. Kendati demikian, ia tidak mau berburuk sangka kalau acara itu memiliki agenda terselubung yang berkaitan dengan dukungan kepada Jokowi.

"Kita tidak berprasangka buruk. Tapi kegiatan seperti itu diurungkan saja dan digeser setelah Pemilu," kata Herman.

Ketua DPP partai berlambang mercy itu juga mengingatkan kepada kandidat capres agar mematuhi aturan.

"Sekalipun acara bersifat kenegaraan, tidak bisa dilepaskan dari situasi kampanye," ujar Herman yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR ini.

Dalam kegiatan aparat desa tersebut, Presiden Jokowi disebutkan akan mendapat penghargaan sebagai Bapak Pembangunan Desa. Terkait pantas tidaknya penghargaan itu diberikan kepada Jokowi, Herman tidak mau menjawabnya.

"Penilaian saya sebatas itu saja. Sebab saya tidak berhak menilai pantas atau tidak. Tapi sebaiknya event massal digeser dulu. Laksanakan saja kampanye terbuka dimanfaatkan untuk meraih simpati," pungkasnya.