Pertemuan High Level Dialogue (HLD) on Indo-Pasific (IP) Cooperation penting dilakukan guna memastikan perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di dalam kawasan Indo-Pasifik.
Begitu kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi saat membuka HLD IP Cooperation di Hotel Fairmount, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (20/3).
"Ini penting karena kita menghadapi tantangan keamanan dan ekonomi yang muncul di wilayah Indo Pasific, dan pada saat yang sama kita memahami bahwa wilayah IP memiliki strategi sebagai kunci untuk geo-term geopolitik," tuturnya.
Lanjut Menlu Retno, Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki dua samudera, yakni samudra Hindia dan Pasifik, berharap kawasan IP damai dan makmur, atas dasar rasa saling percaya, rasa hormat, dan semangat kerjasama.
Menurutnya, semangat Indonesia terhadap Indo-Pasifik sama seperti kehadiran Indonesia di ASEAN, yang menekankan perdamaian, kebebasan, dan netralitas dapat memberikan model kerangka kerja untuk mengatasi dinamika geopolitik dan geo-ekonomi.
"Kami berharap dialog ini akan dapat memfasilitasi musyawarah interaktif yang dinamis menuju kerja sama yang lebih dalam dan lebih eksklusif antara para pemangku kepentingan di kawasan Indo Pasifik. Kami berharap ini akan memberikan kolaborasi konkret di antara ekonomi di kawasan ini," tandas Menlu Retno.
HLD Indo-Pasifik yang digelar pada 20 hingga 21 Maret ini mengusung tema "Toward a Peaceful Prosperous and Inclusive Regionâ€. Sebanyak 18 negara kunci di Indo Pasific turut hadir, di antaranya Amerika Serikat (AS), Australia, Brunei Darussalam, Filipina, India, dan Indonesia sebagai tuan rumah.
Selanjutnya, Jepang, Kamboja, Laos, Myanmar, Malaysia, Republik of Korea, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Rusia, Selandia Baru, Singapura, Thailand, dan Vietnam.
Indo-Pasific ini digelar untuk meningkatkan kerja sama dan trust building, di kawasan Samudra Pasific dan Samudra Hindia, yang menekankan kerja sama yang saling menguntungkan, berdasarkan pada prinsip-prinsip keterbukaan transparansi inklusif, dan penghormatan kepada hukum internasional.
