Dihadiri 18 Perwakilan Negara, Jusuf Kalla Resmi Buka Dialog Tingkat Tinggi Indo-Pasifik

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) hari ini secara resmi membuka High Level Dialogue (HLD) on Indo-Pasifik Cooperation, petinggi dari 18 negara hadir dalam pertemuan ini.

Dalam sambutannya JK menyampaikan, bahwa Indo-Pasifik berada di posisi "cincin api" dimana area ini diselimuti potensi ketidakstabilan dan konflik.

Selain itu kawasan Indo-Pasifik merupakan negara-negara kontinen yang diapit Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dimana total hasil Produk Domestik Bruto (PDB) gabungan menghasilkan 52,1 US Dolar triliun.  

"Sengketa tanah dan maritim yang laten masih ada, perdagangan narkoba, penyelundupan manusia, pembajakan, ekstremisme kekerasan dan terorisme, kejahatan dunia maya, banyaknya kejahatan transnasional dan lainnya," ungkap JK di Hotel Fairmount, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (20/3).

Oleh karenanya kata dia, terjaganya wilayah Indo-Pasifik menjadi hal yang penting untuk mewujudkan kedamaian, kestabilan, keberlanjutan secara ekonomi.

"Oleh karena itu, tidak boleh diabaikan," lanjut JK.

Hal tersebut dapat terealisasikan melalui mekanisme atau arsitektur yang solid, membangun kepercayaan, serta mekanisme solusi untuk melepaskan ketegangan antar negara melalui diplomasi.

"Tujuan kami, dalam hal ini, sederhana, yaitu untuk memastikan perdamaian dan kemakmuran berkelanjutan di kawasan Indo-Pasifik," kata JK.

Untuk diketahui, HLD Indo-Pasifik yang digelar pada 20-21 Maret ini mengusung tema Toward a Peaceful Prosperous and Inclusive Region, dalam pertemuan ini 18 negara kunci di indo pasifik hadir, yaitu Amerika Serikat (AS), Australia, Brunei Darussalam, Filipina, India, Indonesia sebagai tuan rumah, Jepang, Kamboja, Laos, Myanmar, Malaysia, Republik of Korea, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Rusia, Selandia Baru, Singapura, Thailand dan Vietnam.

Indo-Pasifik ini juga berujuan untuk meningkatkan kerja sama dan trust building, di kawasan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, yang mengarah pada kerja sama yang saling menguntungkan, berdasarkan pada primsip-prinsip keterbukaan transparansi inklusif, dan penghormatan kepada hukum internasional.