Tedjo Edhy: Kebijakan Maritim Jokowi Baik, Tapi Banyak Belum Dikerjakan

Kebijakan maritim yang digagas pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah baik secara teori. Hanya saja dalam tataran pelaksanaan, pemerintah, belum optimal.

Begitu kata mantan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Laksamana (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno saat diskusi bertajuk “menyongsong kebijakan maritim Indonesia” di Paccadilly Building, Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (19/3).

“Sebetulnya secara teori kebijakan (maritim) baik, namun masih banyak yang belum dikerjakan oleh Pemerintah,” tegasnya.

Tedjo mencontohkan gagasan tol laut yang digadang-gadang sebagai konektivitas antar pulau di Indonesia. Kemudian gagasan untuk menyejahterakan nelayan.

Baginya, pelaksanaan kedua gagasan itu masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan.

Oleh karena itu, jika Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menang dalam Pilpres 2019, maka wakil ketua Dewan Penasehat Badan Pemenangan Nasional (BPN) memastikan nelayan akan sejahtera.

Regulasi sektor perikanan, seperti mengatur area penangkapan dan penggunaan alat tangkap ikan yang bakal diatur, agar tidak merugikan nelayan dan merusak alam.

“Pokoknya yang membebani para nelayan harus segera diselesaikan sebaik-baiknya,” pungkasnya.