Pameran Hari Konsumen Nasional di lapangan Gasibu, kota Bandung resmi dibuka, hari ini (Selasa, 19/3).
Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Ardiansyah menjelaskan, pameran ini merupakan salah satu rangkaian Harkonas yang terlaksana atas kerjasama antara Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan dengan BPKN dan Pemprov Jawa Barat.
"Pameran Harkornas mengangkat tema edukasi perlindungan konsumen, di mana pameran ini terbagi dalam sembilan zona," kata Ardiansyah.
Pembagian zona disesuaikan dengan sembilan sektor prioritas. Untuk peserta pameran berasal dari instansi pemerintahan, pelaku usaha, dan asosiasi.
Sementara itu, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil yang juga hadir sekaligus membuka, dalam sambutannya mengapresiasi penyelenggaraan pameran Harkonas.
"Pameran yang diselenggarakan dalam rangka Harkonas ini sangat baik untuk konsumen yang hadir dalam pameran ini, penting untuk konsumen memahami haknya dan kewajibannya agar konsumen lebih cerdas dalam bertransaksi barang maupun jasa," kata Kang Emil, begitu ia disapa.
Menurut Ridwan, edukasi harus lebih ditingkatkan lagi agar konsumen juga bisa memahami hak dan kewajibannya.
Pameran ini menampilkan 90 stan yang terdiri dari 60 stand pelayanan pengaduan komsumen dan 30 stan produk unggulan usaha kecil, mikro, dan menengah Jawa Barat.
Arief Safari selaku koordinator Komisi Komunikasi dan Edukasi menambahkan, pada Selasa (12/3) lalu, BKPN bekerja sama dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV Jawa Barat dan Banten, telah menyelenggarakan edukasi di 11 perguruan tinggi di kota Bandung. Kegiatan edukasi ini dihadiri lebih dari 1,600 lebih peserta dan telah diverifikasi untuk memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI).
Lebih lanjut Arief mengatakan, tujuan BPKN mengikuti pameran tahun ini untuk mengedukasi kepada seluruh pemangku kepentingan bahwa peran masing-masing pemangku kepentingan sangat vital terhadap keberhasilan perlindungan konsumen di Indonesia.
"Harapannya konsumen lebih berdaya, pelaku usaha lebih bertanggung jawab, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa lebih gencar melakukan pengawasan dalam rangka perlindungan konsumen, serta lembaga perlindungan konsumen bisa mendampingi dan mengadvokasi konsumen dalam rangka memenuhi hak haknya," papar Ardiansyah.
