Berita

Undangan/Net

Politik

Kades Se-Indonesia Diminta Rp 3 Juta Untuk Dapat Hadiri Silaturahmi Nasional Dengan Presiden

SELASA, 19 MARET 2019 | 08:16 WIB | LAPORAN: AZAIRUS ADLU

Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan dan Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa bersama bersama DPP Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), DPP Papdesi (Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), DPN PPDI (Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia) dan Bakornas P3KD (Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan, Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa) bakal menggelar acara skala besar yang mengundang seluruh kepala desa ke Jakarta akhir bulan nanti.

Dari salinan undangan yang diterima redaksi, Selasa (19/3), kepala desa seluruh Indonesia diminta hadir ke Jakarta pada 30 Maret 2019 untuk menghadiri acara konsolidasi pembangunan desa dengan tema silaturahmi nasional pemerintahan desa se Indonesia.

"Kegiatan akan dihadiri oleh Bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia, Bapak Wakil Presiden, Kabinet Indonesia Kerja dan juga mengundang Gubernur dan Bupati Se Indonesia," begitu tulis panitia dalam undangan tersebut.


Acara sendiri rencananya akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), pukul 09.00-17.00 WIB.

Menurut panitia, kegiatan tersebut telah melalui hasil konsultasi Asosiasi Pemerintahan Desa kepada Menkopolhukam yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2019 dan Koordinasi dan Konsultasi Asosiasi Pemerintahan dan Aparatur Desa bersama Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Menkopolhukam, Dirjen Politik Pemerintahan Umum Kemendagri dan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri beserta Pengurus Asosiasi Pemerintahan desa pada tanggal 8 Maret 2019.

"Kegiatan ini dimaksudkan menjadi ajang silaturahmi kepala desa dan perangkat desa sekaligus forum evaluasi bersama pembangunan desa yang untuk pertama kalinya dilaksanakan dalam 4 tahun berjalannya program pembangunan desa yang komprehensif sesuai Nawacita pemerintah," jelas panitia.

Menurut inisiator acara ini, salah satu pendorong dilakukannya acara ini lantaran kepala desa dan perangkat desa se-Indonesia sangat memahami betapa kemajuan dan kesejahteraan desa saat ini sangat bisa dirasakan, perhatian pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan Desa di seluruh Indonesia patut disyukuri.

"Kucuran dana besar diantaranya tahun 2016 sebesar Rp 46,9 triliun, tahun 2017 sebesar Rp 60 triliun, 2018 sebesar Rp 68 triliun dan 2019 sebesar Rp 73 triliun sungguh membuat Desa bergeliat berlomba-lomba membangun dan menata desa secara serius agar warga dan masyarakat semakin sejahtera," klaim panitia.

Di akhir undangan, panita mensyaratkan agar kepada para peserta, khusunya kepala desa membayar biaya kontribusi sebesar Rp 3.000.000 agar acara dapat berjalan dengan lancar.

"Biaya administrasi atau kontribusi sebesar Rp 3.000.000 per peserta, sudah termasuk Akomodasi Hotel selama 3 hari 2 malam (kamar tidur Twin Share), Konsumsi, Coffe Break, Hotel & Tempat Acara PP," demikian bunyi undangan tersebut.

Undangan sendiri memakai kop surat Badan Koordinasi Nasional dan ditandatangani oleh Ketua Muhammad Asri Anas dan Sekretaris Sudarman.

Dikonfirmasi, Wargiyati dari Papdesi membenarkan perihal undangan tersebut. Namun, ia menjelaskan undangan tersebut sifatnya tidak wajib dihadiri oleh kepala desa.

"Kita peserta, kalau ikut boleh kalau tidak ya tidak apa-apa. Tidak ada pemaksaan," kata Wargiyati.

Saat ditanya perihal dana kontribusi yang dipungut dalam acara tersebut, Wargiyati menjelaskan bila dana tersebut diatur oleh panitia.

"Itu kan di panitia, bukan di kita, kita (Papdesi) hanya peserta. Ya mungkin itu untuk biaya penginapan, kan ada nginapnya itu," demikian Wargiyati.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Wall Street Keluar dari Tekanan, Nasdaq Melonjak 1,69 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 08:14

Binar Emas Kembali Berkilau, Harga Melesat Lebih dari 2 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 07:35

Bursa Eropa Menguat Tajam setelah Harga Minyak Turun

Jumat, 18 September 2026 | 07:02

UMKM Binaan Peratamina

Jumat, 18 September 2026 | 05:52

KPK Harus Hati-hati Buka Informasi Dugaan Korupsi Bea Cukai ke Publik

Jumat, 18 September 2026 | 05:25

PPN Kejawanan Diproyeksikan jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Pesisir

Jumat, 18 September 2026 | 04:57

Momentum Memperkuat Akuntabilitas Belanja Negara

Jumat, 18 September 2026 | 04:25

Pembangunan di Papua Perlu Libatkan Kelembagaan Adat

Jumat, 18 September 2026 | 03:48

Perhutani Dorong Ekonomi Desa Lewat Penyaluran PUMK

Jumat, 18 September 2026 | 03:20

Mengawal Garibaldi

Jumat, 18 September 2026 | 02:55

Selengkapnya