Penggunaan dana pendidikan di daerah menjadi pertanyaan yang dilayangkan calon wakil presiden Maruf Amin kepada rivalnya, Sandiaga Uno di sesi debat terbuka Pilpres 2019.
Kepada Sandi, Maruf bertanya tentang intrumen yang cocok digunakan pemerintah pusat dalam memantau pembelanjaan anggaran pendidikan.
“Sehingga
output daripada dana transfer ke daerah tersebut bisa dipantau,†tanya Maruf kepada Sandi di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3).
Sandi dengan tenang memberi jawaban atas pertanyaan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) nonaktif tersebut.
Sandi mengaku sudah terbiasa mengelola anggara besar sejak menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Dia juga memiliki program Kartu Jakarta Pintar (KJP) plus yang efektif dalam meningkatkan pendidikan warga DKI.
Ini lantaran dana KJP plus tidak hanya mencakup pemberian dana pendidikan dari pemprov, melainkan juga ditambah pemberian asupan makanan bagi penerima manfaat KJP plus.
“Anggaran pendidikan sejumlah Rp 400 triliun yang dianggarkan pemerintah saat ini belum menghadirkan pendidikan yang berkualitas,†tegasnya.
Untuk itu, dia ingin kualitas pendidikan Indonesia meningkat. Indikasi yang dipakai adalah hasil dari pendidikan itu.
“Bukan hanya mendidik masyarakat peserta didik cerdas, pintar tapi juga memiliki karakter yang kuat berbudi pekerti dan berakhlakul karimah,†terangnya.
Jika nantinya pasangan Prabowo-Sandi diberi kewenangan untuk mengalokasikan dana pendidikan, Sandi memastikan bahwa pengelolaan itu akan link and match.
“Peserta didik memiliki kesempatan bukan hanya mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tapi setelah mereka lulus mereka mendapatkan kesempatan kerja. Kami yakin ini menjadi prioritas yang akan membawa ke Indonesia ke depan,†pungkasnya.
