Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi) khawatir Partai Persatuan Pembangunan (PPP) gagal lolos Parliementary Treshold (PT) dengan keputusan mengangkat Suharso Monarfa sebagai Plt Ketum PPP menggantikan M. Romahurmuziy.
Kekhawatiran itu disampaikan Ketua Umum Parmusi, Usamah Hisyam kepada wartawan usai menghadiri Munas Alim Ulama di Jakarta, Sabtu malam (16/3).
Menurutnya, kepercayaan umat terhadap PPP hilang sudah karena OTT Romi oleh KPK. Apalagi Plt yang ditunjuk pastinya orang yang berasal dari rezim Romi.
"Makanya harus dicari pemimpin baru, bukan Plt," tegas Usamah.
Sebab itulah Parmusi mendesak digelar Muktamar Luar Biasa untuk memilih ketua umum PPP yang baru.
"Agar PPP lolos ambang batas parlemen maka harus melaksanakan Muktamar Luar Biasa untuk memilih pemimpin baru," kata Usamah.
Menurut dia, PPP butuh pemimpin baru agar kepercayaan umat kembali.
"Muktamar luar biasa bisa dipersiapkan dalam satu satu pekan karena partai seperti PPP sudah struktural," ujarnya.
Terpenting juga, kata dia, dalam pelaksanaan Muktamar Luar Biasa, semua komponen PPP harus dilibatkan termasuk kelompok Djan Faridz. Hal itu dinilainya sangat penting sebab yang utama saat ini adalah komitmen keumatan.
Selain itu Usamah juga menyarankan agar kader dan simpatisan PPP melakukan tobat dan zikir nasional karena kasus dugaan korupsi yang menjerat Romi sangat bertentangan dengan nilai-nilai keislaman yang menjadi identitas PPP.
"PPP sebagai parpol Islam berlandaskan kaidah islamiyah, pemahaman fiqih yang dalam, akhlak dan budi pekerti yang baik. Ketika ada pemimpin korup maka harus dilakukan tobat," katanya.
Menurut dia, tobat dan zikir nasional harus diadakan agar umat meyakini bahwa kader PPP tidak akan mengulangi perbuatan serupa Romi yang jelas merugikan bangsa dan negara.
"Kasus Rommy merupakan pukulan berat bagi parpol berlambang ka'bah ini karena ditangkap hanya urusan seperti ini, memalukan sehingga harus lakukan tobat nasional," ujarnya.
Namun demikian, Usamah mengajak semua pihak mengutamakan asas praduga tidak bersalah dalam kasus Romi dan ikuti proses hukum yang berjalan di KPK.
