Penangkapan Romahurmuziy oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pukulan telak bagi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
"Sekarang masyarakat sudah tahu kalau Pemerintahan Joko Widodo ternyata gagal dalam menciptakan pemerintahan yang bersih," kata Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Arief Poyuono dalam pesan elektronik yang dipancarluaskannya, Sabtu (16/3).
Romi ditangkap KPK lantaran diduga kedapatan melakukan perbuatan pidana korupsi terkait jual beli jabatan di Kementerian Agama. Politisi PPP yang masuk jajaran ring-1 Jokowi itu ditangkap di sebuah hotel di Surabaya.
Penangkapan Romi, kata Arief Poyuono, juga menunjukkan kegagalan Jokowi dalam mewujudkan pemerintahan kredibel dan berkualitas. Ulah Romi membuktikan seseorang menjadi pejabat negara adalah hasil jual beli jabatan.
Jual beli jabatan merupakan sumber awal dari korupsi. Karena untuk mengembalikan uang untuk beli jabatan maka pejabat itu pasti melakukan korupsi. Beda dengan pejabat negara yang mendapatkan jabatannya hasil kemampuan kerja dan prestasi, pasti akan lebih bersih dari korupsi dan punya integritas.
"Jangan-jangan di semua departemen selama era Joko Widodo berkuasa, pejabat-pejabat yang punya posisi tinggi tidak didasari fit and proper test yang transparan, (tetapi) dari hasil jual beli jabatan," seloroh Arief Poyuono.
Dia memastikan praktik jual beli jabatan akan jadi perhatian utama sekaligus dihabisi sampai ke akar-akarnya jika Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menerima amanah sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Prabowo-Sandi juga akan menciptakan sistim up grading pejabat /ASN yang didasarkan pada kapabilitas, kredibilitas, uji publik dan transparan saat proses fit n proper testnya.
"Sehingga sumber daya manusia yang ada di dalam pemerintahan adalah merka yang punya prestasi, kemampuan tidak disiasiakan akibat jual beli jabatan yang selama ini terjadi di era kangmas Joko Widodo," imbuh Arief Poyuono.
