Mahar politik menjadi sorotan utama dalam diskusi pemilu berintegritas bertajuk "Pilih Yang Jujur" di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK, Jumat (15/3). Sebab, partai yang mendeklarasikan anti mahar di Indonesia terbilang jarang.
Ketua KPK Agus Rahardjo menilai mahar politik bisa berujung pada perilaku korup saat nanti terpilih sebagai pejabat negara.
Agus kemudian mencontohkan mahar politik yang kerap dipatok partai untuk memberi rekomendasi pencalonan kepala daerah tingkat kabupaten. Angkanya, kata dia, bisa mencapai Rp 20 miliar bahkan Rp 50 miliar.
Tentu mahar itu menjadi beban bagi calon kepala daerah, mengingat gaji pokok seorang bupati hanya berkisar 5,7 juta per bulan.
"Kan enggak ada yang secara sukarela menghibahkan itu. Rp 20 miliar sampai Rp 50 miliar ini besar," kata Agus.
Menurutnya, ada dua solusi agar mahar politik tidak terus menjamur di partai, yakni pembiayaan partai ditanggung negara atau parpol membiayai sendiri kegiatan politiknya, dengan iuran dan subsidi antar kader.
Senada dengan itu, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina juga menilai mahar politik membuat biaya pemenangan kandidat menjadi membengkak.
“Sedangkan, kandidat untuk lain-lain saja sudah membutuhkan banyak uang. Ditambah mahar tinggi, itu semakin membuat menjadi faktor atau membuka peluang untuk melakukan korupsi ketika mereka terpilih,†ujarnya.
Dia pun mendesak Bawaslu dan KPK bekerja sama untuk melacak rekam jejak kandidat penyelenggara negara. Selain itu, Bawaslu juga bisa bekerjasama dengan kepolisian dan pihak lain agar mempunyai bekal memberikan sanksi.
"Di UU juga punya instrumen untuk memantau dan menindak adanya mahar politik itu," tuturnya.
