. Presiden Joko Widodo berkomitmen mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Produk UMKM diharapkan bisa bersaing dengan produk luar negeri. Berbagai kebijakan pun telah dilakukan untuk meningkatkan produk UMKM.
Terhadap komitmen tersebut, Ketua DPP Nasdem bidang Ekonomi, Rachmat Gobel berpendapat bahwa pembangunan infrastruktur dan berbagai program pemerintah pusat seperti dana desa, dan kredit usaha rakyat sudah memicu pertumbuhan UMKM.
Dijelaskan, infrastruktur yang baik akan berimbas kepada biaya produksi yang rendah, sehingga harga bisa bersaing.
"Sekarang peran pemerintah daerah yang perlu ditingkatkan, mereka harus punya goal (tujuan) agar UMKM unggulan bisa menjadi produk nasional dan internasional," ujar Rachmat Gobel dalam keterangnnya, Kamis (14/3).
Mantan Menteri Perdagangan yang juga Caleg Nasdem dari Dapil Gorontalo itu menuturkan, saat ini peran pemerintah daerah baik di provinsi, hingga kabupaten dan kota dalam pengembangan UMKM belum maksimal. Padahal, UMKM membutuhkan pembinaan di berbagai sisi, mulai dari kualitas produk, pengemasan, hingga pemasaran.
"Pasar Indonesia itu masih sangat besar, lalu kita bicara pasar internasional, Malaysia, ASEAN, lalu juga timur tengah, itu harus mampu ditembus oleh UKM kita, jadi pemerintah daerah jangan asal sudah melakukan, tetapi tujuan utamanya tercapai tidak? Komitmen pemda ini yang dibutuhkan," tutur Rachmat Gobel yang berprofesi pengusaha ini.
Ditambahkannya, produk unggulan di daerah pasti sudah diketahui oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga pasti akan bangga memiliki produk yang bisa tembus internasional.
Terpisah, mantan Mendag Muhammad Luthfi menjelaskan potensi ekspor UMKM sangat besar. Salah satu produk yang masih bisa bertumbuh dengan agresif adalah di sektor makanan.
Dia menjelaskan untuk produk-produk tradisional seperti kerajinan dan perhiasan sebenarnya pertumbuhannya sudah mulai dua digit. Tetapi jika pemerintah ingin membawa lagi produk potensial lain ke mancanegara, maka sektor produk makanan bisa menjadi peluang besar.
Tetapi memang, kata Luthfi, tidak mudah memasarkan produk makanan untuk tujuan ekspor. Hal yang paling penting ialah bagaimana membuat standarisasi mutu.
Menururnya soal peningkatan standarisasi ini mesti terus diperbaiki. Terkait standarisasi, salah satu yang dikerjakan oleh pemerintah misalnya menyangkut sertifikasi halal. Sebuah langkah positif jika sertifikasi halal ini ditanggung pemerintah. Selanjutnya lolos uji di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Presiden Jokowi sebelum mengatakan jumlah UMKM saat ini sudah mencapai sekitar 56 juta dengan kompleks permasalahan yang ada di antaranya bagaimana menciptakan brand, desain, kemasan (packaging), modal, dan akses. Jokowi menyayangkan masih ada desa yang memiliki produk kualitas bagus tapi belum bisa masuk ke pasar karena kurang baiknya kemasan dan tidak ada merek.
Selain itu, Jokowi khawatir jika UMKM Indonesia tak mampu beranjak ke penjualan online, maka marketplace akan diisi dengan produk luar negeri. Jokowi juga mengingatkan bahwa semua pengusaha memiliki kesempatan untuk naik kelas.
Artinya, siapapun memiliki kesempatan untuk membesarkan skala usahanya dari ultra mikro ke menengah, hingga menjadi pengusaha skala besar.
