Berita

Grace Natalie/Net

Politik

Ketum PSI Kekanak-kanakan!

KAMIS, 14 MARET 2019 | 11:17 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) tidak terima dengan pidato Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie yang menyudutkan Partai Golkar. Partai Beringin disebut diskriminatif karena mendukung kehadiran perda syariah di beberapa daerah.

Wabendum PP AMPG Ahmad Irawan menilai Grace Natalie tidak paham masalah. Menurutnya, Grace abai terhadap pembangunan demokrasi Indonesia dalam jangka panjang dimana Golkar menjadi tiang dari pembangunan demokrasi tersebut.

“Ketum PSI menyampaikan pernyataan demikian karena tidak memahami masalah dan kekanak-kanakan,” kata Ahmad dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/3).


Jika memang tidak setuju dengan kehadiran Perda Syariah, maka Ahmad menyarankan PSI untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA). Bukan malah mengumbar penyataan-pernyataan yang justru mengusik keutuhan bangsa.

“Jika perda tersebut nyatanya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau bahkan bertentangan dengan nilai Pancasila, maka dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah Agung. Jadi PSI tak cukup hanya menyebutkan statistik jumlah perda yang dikategorikannya sebagai perda syariah, tapi silahkan dibuktikan dan mengambil langkah hukum,” imbuhnya.

Ahmad menegaskan bahwa Golkar selama ini telah menempatkan UUD 1945 sebagai pranata untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sebagai negara hukum, Golkar menghomati nilai dan prinsip negara hukum untuk mewujudkan keadilan.

“Jadi tidak benar Golkar ikut melakukan diskriminasi terhadap minoritas. Golkar meyakini agama justru dapat menjadi landasan negara yang demokratis dan demokrasi di Indonesia merangkul semua golongan,” tandasnya.

Dalam pidato bertajuk Festival 11 Medan, Grace juga menyinggung buku karya Gurubesar Ilmu Politik Nothern Illinois University, Michael Buehler berjudul “The Politics of Sharia Law”.

Buku itu, kata Grace, menyimpulkan bahwa PDIP dan Golkar terlibat aktif dalam merancang, mengesahkan, dan menerapkan syariah di seluruh Indonesia.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya