Berita

Siti Aisyah/Net

Politik

Pembebasan Aisyah, Dahnil: Berbohong Sudah Jadi Kebiasaan Pemerintah

RABU, 13 MARET 2019 | 17:12 WIB | LAPORAN: AZAIRUS ADLU

Bebasnya Siti Aisyah dari jeratan hukum di Malaysia rupanya menjadi polemik politik di dalam negeri. Pasalnya, banyak kalangan menilai pemerintah berlebihan dalam melakukan selebrasi dan seolah mengklaim bahwa bebasnya Aisyah berkat dari lobi Indonesia terhadap Malaysia.

Salah satunya datang dari Jurubicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Dahnil menilai, klaim pemerintah yang menyebut pembebasan Aisyah hasil lobi adalah kebohongan luar biasa yang membuat martabat bangsa bisa jatuh di mata dunia.


"Ketika berbohong adalah kebiasaan, maka pembebasan WNI pun dklaim sebagai hasil kerja politiknya, dan yang memalukan lantas dibantah oleh Perdana Menteri Malaysia," tulis Dahnil dalam akun twitternya, Rabu (3/13).

Menurutnya, langkah pemerintah dalam mengklaim pembebasan Aisyah mencederai martabat dan wibawa bangsa.

Selain Dahnil, kritikan juga datang dari Dosen Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Teguh Santosa.

Teguh menuturkan, selebrasi yang berlebihan itu itu bisa memberi kesan bahwa sistem hukum Malaysia bisa diintervensi oleh lobi-lobi politik.

"Kalau menurut saya, yang jadi masalah bukan apakah ada pembicaraan atau tidak. Dalam praktik hubungan antara dua negara bersahabat, pembicaraan adalah hal yang biasa," ujar Teguh.

Masalahnya, sambung Teguh, selebrasi yang dipertontonkan pihak Indonesia terkesan sangat over, dan bisa memberi kesan bahwa sistem hukum dan peradilan Malaysia lemah sehingga bisa diintervensi.

"Selebrasi yang over ini seolah-olah Indonesia menang perang," jelasnya.

Siti Aisyah diketahui bebas awal pekan ini setelah jaksa penuntut Malaysia menjatuhkan dakwaan terhadapnya dalam langkah mengejutkan di pengadilan.

Ia ditahan dan diadili lantaran diduga terlibat dalam kasus pembunuhan seorang warga negara Korea Utara yang diduga kaka tiri dari Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un, yakni Kim Jong Nam.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Wall Street Keluar dari Tekanan, Nasdaq Melonjak 1,69 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 08:14

Binar Emas Kembali Berkilau, Harga Melesat Lebih dari 2 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 07:35

Bursa Eropa Menguat Tajam setelah Harga Minyak Turun

Jumat, 18 September 2026 | 07:02

UMKM Binaan Peratamina

Jumat, 18 September 2026 | 05:52

KPK Harus Hati-hati Buka Informasi Dugaan Korupsi Bea Cukai ke Publik

Jumat, 18 September 2026 | 05:25

PPN Kejawanan Diproyeksikan jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Pesisir

Jumat, 18 September 2026 | 04:57

Momentum Memperkuat Akuntabilitas Belanja Negara

Jumat, 18 September 2026 | 04:25

Pembangunan di Papua Perlu Libatkan Kelembagaan Adat

Jumat, 18 September 2026 | 03:48

Perhutani Dorong Ekonomi Desa Lewat Penyaluran PUMK

Jumat, 18 September 2026 | 03:20

Mengawal Garibaldi

Jumat, 18 September 2026 | 02:55

Selengkapnya