Jepang Tidak Ajukan Resolusi Untuk Kecam Pelanggaran HAM Korut

Jepang untuk pertama kalinya memutuskan untuk tidak mengajukan resolusi bersama yang mengecam pelanggan Hak Asasi Manusia (HAM) di Korea Utara kepada PBB.
 
Langkah ini diambil Jepang dengan mempertimbangkan upaya Amerika Serikat untuk mengakhiri program senjata Korea Utara dan sejumlah faktor lainnya.
 
Jepang, bersama dengan Uni Eropa biasanya selalu mengajukan mosi yang mengecam catatan HAM Korea Utara ke PBB setiap tahun sejak tahun 2008.
 

 
Sementara itu, Korea Utara telah berulang kali menolak tuduhan soal adanya pelanggaran HAM.
 
"Keputusan itu dibuat dengan mempertimbangkan berbagai faktor secara komprehensif, seperti hasil pertemuan puncak antara Amerika Serikat dan Korea Utara dan situasi masalah penculikan Jepang," kata Kepala Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga seperti dimuat Channel News Asia.
 
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un diketahui mengadakan pertemuan puncak kedua bulan lalu atas tuntutan Amerika Serikat agar Korea Utara membongkar program nuklirnya dengan imbalan jaminan keamanan dan pencabutan sanksi.
 
Jepang sebagai sekutu Amerika Serikat mengawasi dialog antara Amerika Serikat dan Korea Utara.
 
Perdana Menteri Shinzo Abe sebelumnya mengatakan bahwa Trump telah mengangkat masalah penculikan warga Jepang dalam pertemuan puncaknya dengan Kim.
 
Abe mengatakan, Jepang berkomitmen untuk menormalkan hubungan diplomatik dengan Korea Utara tetapi beberapa masalah, termasuk penculikan warga negaranya oleh Korea Utara, harus diselesaikan terlebih dahulu.
 
Korea Utara sendiri mengakui pada 2002 bahwa mereka telah menculik 13 orang Jepang pada tahun 1970an dan 1980an untuk berlatih sebagai mata-mata, dan lima dari mereka kembali ke Jepang. Jepang menduga bahwa ratusan lainnya mungkin telah diculik.