Berita

Theresa May/Net

Global

Kesepakatan PM Inggris Kembali Ditolak Parlemen, Masa Depan Brexit Masih Dipertanyakan

RABU, 13 MARET 2019 | 11:31 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kesepakatan penarikan Inggris dari Uni Eropa atau disebut juga Brexit yang diusung oleh Perdana Menteri Theresa May kembali ditolak oleh mayoritas anggota parlemen untuk kedua kalinya kemarin (Selasa, 12/3).
 
Penolakan kesepakatan ini terjadi hanya 17 hari jelang tenggat waktu Brexit yang telah ditetapkan.
 
Di menit-menit terakhir sebelum pemungutan suara di parlemen, May sempat membuat permohonan kepada anggota parlemen untuk mendukung kesepakatannya setelah dia mendapatkan jaminan hukum tentang dukungan Irlandia dari Uni Eropa.
 

 
Tetapi meskipun dia berhasil meyakinkan sekitar 40 anggota parlemen yang memilih untuk mendukung, 230 suara lainnya tetap menolak.
 
Penolakan menempatkan strategi Brexit ala Perdana Menteri May ke dalam kekacauan baru.
 
Pasca penolakan tersebut, May mengatakan, anggota parlemen sekarang harus mempertimbangkan apakah akan hengkang dari Uni Eropa tanpa kesepakatan atau menunda Brexit.
 
"Saya terus percaya bahwa sejauh ini hasil terbaik adalah Inggris meninggalkan Uni Eropa secara teratur dengan sebuah kesepakatan," kata May.
 
"Dan kesepakatan yang telah kita negosiasikan adalah yang terbaik dan memang hanya kesepakatan yang tersedia," tambahnya seperti dimuat BBC.
 
May menetapkan langkah-langkah selanjutnya. Dia menjelakan bahwa anggota parlemen akan memberikan suara pada hari ini (Rabu, 13/3) soal apakah Inggris harus meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan atau tidak.
 
Jika parlemen memberikan suara menentang Brexit tanpa kesepakatan, maka mereka akan memberikan suara lagi pada hari berikutnya soal apakah Pasal 50 yang menetapkan mekanisme hukum mengeluarkan Inggris dari Uni Eropa pada tanggal 29 Maret, harus diperpanjang atau tidak.
 
May mengatakan, anggota parlemen harus memutuskan apakah mereka ingin menunda Brexit, mengadakan referendum lain, atau apakah mereka ingin sebuah kesepakatan lain.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

Fokusmaker Sentil Azis Narang: Jangan Jual SOKSI untuk Kepentingan Politik Pribadi

Sabtu, 07 November 2026 | 18:26

Airlangga Akui Kasus Penyadapan pada Presiden Ganggu Sentimen Investor

Sabtu, 07 November 2026 | 18:17

Bantah Terlibat Penyadapan Ilegal, Bahlil: Ini Ulah Abuleke

Sabtu, 07 November 2026 | 17:48

ARBI Bakal Gelar Aksi Akbar di Al-Azhar, Ini Lima Tuntutannya

Sabtu, 07 November 2026 | 17:40

HUT ke-73 KPU Dirayakan Sederhana, Refleksi Integritas Bareng Para Mantan

Sabtu, 07 November 2026 | 16:45

Ketum Peradi Profesional: Advokat Bukan Pelengkap Peradilan

Sabtu, 07 November 2026 | 16:08

Menimbang Perpres 107/2026 dan Dampaknya pada Kelancaran Pengadaan Energi

Sabtu, 07 November 2026 | 15:48

Tekanan Jual Mereda, Harga Bitcoin Menguat ke 75.928 Dolar AS

Sabtu, 07 November 2026 | 15:40

Film Rencana Besar untuk Mati dengan Tenang Tayang Jelang Imlek

Sabtu, 07 November 2026 | 15:18

Pangdam XXII/Tambun Bungai Pimpin Pemulangan Jenazah Sertu Anumerta Heri Prasetyo ke Kediri

Sabtu, 07 November 2026 | 15:14

Selengkapnya