Berita

Siti Aisyah (tengah)/Net

Politik

Pembebasan Siti Aisyah Bukti Diplomasi Jokowi Berkelas

SELASA, 12 MARET 2019 | 14:55 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Pembebasan terdakwa Siti Aisyah dalam kasus pembunuhan oleh pengadilan Malaysia menunjukkan diplomasi pemerintahan Presiden Joko Widodo berkelas premium.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Prananda Surya Paloh memberikan apresiasi yang tinggi bagi diplomasi pemerintahan Presiden Jokowi.

Dia menanggapi pembebasan tersangka hukuman mati Siti Aisyah, WNI asal Serang, Banten, karena diduga terlibat membunuh pria mirip Kim Jong Nam warga Korea Utara pada Februari 2017 di Malaysia.


Berkat diplomasi yang piawai dan berkelas, Kejaksaan Agung Malaysia menarik berkas dakwaan terhadap Aisyah sehingga pengadilan  dalam sidang Senin (11/3) membebaskan Aisyah dari tuntutan sebagai pembunuh. Aisyah pun langsung kembali ke tanah air hanya beberapa jam setelah vonis bebas itu.

Menurut Prananda yang membidangi salah satunya masalah luar negeri itu, Malaysia dikenal sangat ketat dengan tuntutan terhadap perbuatan kriminal apalagi pembunuhan. Namun pembebasan Aisyah itu merupakan bukti upaya diplomasi high class dari pemeritahan Jokowi.

"Semestinya semua anak bangsa gembira dengan pembebasan Siti Aisyah. Ini menjadi bukti bahwa pemerintahan Jokowi sama sekali tidak menelantarkan satu pun nyawa warganya yang terkena masalah di luar negeri. Kalau ada yang nyinyir dengan pembebasan ini, patut dipertanyakan kualitas nasionalismenya. Jangan-jangan hanya KTP atau paspornya yang Indonesia, tetapi jiwanya, hatinya tidak di sini," kata dia dalam keterangn tertulis, Selasa (12/3).

Menurut informasi yang diperolehnya, sejak Siti Aisyah ditangkap pihak berwenang Malaysia setelah kasus yang menghebohkan dunia pada Februari 2017 itu, seluruh perangkat diplomasi bekerja dengan ujung tombak tentu saja Kemenlu. Kasus itu dinilai istimewa karena korbannya adalah diduga adik seayah pemimpin Korut Kim Jong Un sehingga menarik perhatian dunia. Yang terlibat dalam diplomasi total itu mulai dari Kementerian Kehakiman, Kejaksaan Agung, Kepolisian serta Presiden Jokowi sendiri yang berbicara langsung dengan PM Malaysia Mahathir Mohamad.

"Kalau ada yang bilang ini pencitraan, masak Malaysia disuruh mengangkat citra Jokowi. Inilah pikiran-pikiran sempit dan mengada-ada hanya karena tidak suka dengan kesuksesan dan prestasi Jokowi," ujar Prananda.

Menurut Ketua DPP Garda Pemuda Nasdem ini, pembebasan Siti Aisyah hanyalah salah satu dari keberhasilan upaya diplomasi premium pemerintahan Presiden Jokowi. Berkat diplomasi berkualitas pemerintahan Jokowi pula dalam empat tahun terakhir ratusan warga negara Indonesia di luar negeri bisa dibebaskan dari ancaman hukuman mati.

"Sepanjang tahun 2018 saja terdapat 278 WNI telah dibebaskan dari ancaman hukuman mati," kata Prananda yang juga calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Utara I itu mengutip data Kemenlu.

Menurut dia, pembebasan Siti Aisyah dan ratusan WNI yang terancam hukuman mati di berbagai negara di dunia, menunjukkan bahwa Indonesia dan Presiden Jokowi dihargai dan didengar di mata dunia internasional. Banyak pemimpin negara lain gagal membebaskan warganya yang terancam hukuman di negara-negara lain, namun Indonesia membuktikan sebaliknya. Hal itu menunjukkan reputasi dan posisi Jokowi dalam pergaulan internasional.

Pembebasan Siti Aisyah dan ratusan waga negara Indonesia lainnya yang terancam hukuman mati di negara lain merupakan sebuah fakta terbuka sehingga masyarakat tahu persis siapa yang bekerja dalam usaha diplomasi itu, dan siapa saja yang nyinyir.

"Publik makin tahu mana yang loyang, mana emas. Kalau ada yang nyinyir di tengah kegembiraan masyarakat karena pembebasan Siti Aisyah, tak bisa tidak hanyalah kelompok loyang," tutup Prananda.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

UPDATE

KSP Bocorkan Poin Penting Taklimat Presiden Prabowo

Kamis, 12 Maret 2026 | 17:30

Pembangunan Huntara Ditarget Rampung Seluruhnya Sebelum Lebaran

Kamis, 12 Maret 2026 | 17:25

Rancangan Perpres Tugas TNI Atasi Terorisme Tuai Kritik

Kamis, 12 Maret 2026 | 17:23

Safari Ramadan di Tujuh Provinsi, PTPN IV Bahagiakan Anak Yatim

Kamis, 12 Maret 2026 | 17:01

Pengemis Musiman Eksploitasi Anak Kembali Marak Jelang Lebaran

Kamis, 12 Maret 2026 | 17:00

Ketua Bawaslu Ungkap Kelemahan Norma Penanganan Pelanggaran Pemilu

Kamis, 12 Maret 2026 | 16:59

Bukan Teladan, Pimpinan DPD Kompak Belum Lapor LHKPN

Kamis, 12 Maret 2026 | 16:44

Gibran Silaturahmi ke Habib Ali Kwitang Jelang Lebaran

Kamis, 12 Maret 2026 | 16:31

Guru Honorer Layak Dapat THR

Kamis, 12 Maret 2026 | 16:22

Ramadan jadi Momentum Edukasi Penggunaan Air dengan Bijak

Kamis, 12 Maret 2026 | 16:17

Selengkapnya