Anggota MPR RI dari Kelompok DPD, Akhmad Muqowam (kanan)/RMOL
. Demokrasi di Indonesia mengalami perubahan yang luar biasa, terutama pada Pemilu serentak 2019. Pemilu mendatang dinilai tidak lagi beretika.
Demikian dikatakan Anggota MPR RI dari Kelompok DPD, Akhmad Muqowam pada diskusi Empat Pilar MPR, dengan tema "Etika Politik dalam Pemilu 2019" di Media Center DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/3).
Pembicara lain Anggota Fraksi Nasdem MPR, Johnny G. Plate, dan pakar psikologi politik, Irfan Aulia.
"Dulu, saat saya menjadi caleg anggota DPR, masih ada yang namanya etika politik, baik caleg dan masyarakat pemilih. Tapi sekarang, semuanya diukur dengan amplop (uang)," kata Muqowam.
Dia bercerita saat ini maju lagi sebagai caleg DPR lewat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Dapil Jateng 1, tidak akan mudah mendapatkan dukungan.
"Meski cuma empat kabupaten/kota, tapi saya minta ampun deh. Mohon maaf, kalau bicara orang sekarang, maka tolok ukurnya cuma satu. Saya kelompok, tokoh masyarakat, ujungnya cuma satu kata. Ada amplopnya enggak. Mengerikan. Tapi ini satu fakta politik," katanya.
Konsekuensinya menurut dia jika tidak dikasih amplop maka tidak akan dipilih oleh masyarakat.
Dia menegaskan persoalan tersebut menarik jika dikaitkan dengan psikologi politik. Apalagi rakyat Indonesia selama ini dikenal punya etika politik, punya agama, Pancasila dan nilai-nilai luhur serta memiliki budaya.
"Yang dimiliki rakyat Indonesia semuanya lengkap. Tapi pada kenyataannya, semua berbalik. Tidak ada lagi etika politik. Padahal baik caleg, partai, capres, wartawan dan masyarakat, semuanya harus beretika. Jika itu terjadi maka dunia ini damai," kata Muqowam.
Untuk bisa meraih suara pada Pemilu 17 April nanti, sangat berat sekali dibandingkan pada Pemilu yang pernah diikutinya.
"Saya rasakan sudah lima kali ikut pemilu, dan baru kali ini beratnya luar biasa dan hari ini saya merasa kehilangan akal," demikian Muqowam.
