Berita

Prabowo Subianto/RMOL

Politik

BPN: Mau Gaspol Lahan Prabowo? HGU Milik Petinggi TKN Juga Dong...

SABTU, 09 MARET 2019 | 23:22 WIB | LAPORAN:

. Juru debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sodik Mujahid mengatakan, tidak masalah jika kubu petahana terus menyuarakan tentang HGU lahan yang dikuasai oleh Prabowo Subianto. Asalkan Presiden Joko Widodo selaku Capres petahana bersikap adil terhadap para petinggi Tim Kampanye Nasional (TKN).

"Ya enggak apa-apa asal adil. Semua pemegang HGU yang ada di grupnya (TKN) harus mendapat perlakuan yang sama di "gaspol" juga," katanya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (9/3).

Dikatakan Sodik mengenai pernyataan untuk terus menyuarakan kepemilikan HGU lahan milik Prabowo itu sangatlah bodoh dan konyol. Sebab menurut aturan dan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada yang salah dengan seorang Capres mengantongi izin HGU.


"Apa ada larangan dan hukum bahwa capres tidak boleh pegang HGU dan non capres boleh? Semua sama di mata hukum. HGU selama ini jika tidak boleh ya semua tidak boleh. Jika boleh ya semua (boleh)," tekannya.

Kecuali, tambahnya, jika nanti ada regulasi baru yang melarang presiden, wakilnya mengantongi HGU.

Makanya, ditekankan Sodik, kalau memang ingin HGU lahan yang dikuasai oleh Prabowo kembali ke negara sebelum batas waktunya, Jokowi harus berlaku adil dengan ikut menarik lahan milik para petinggi TKN.

Jika tidak berlaku adil, lanjut Ketua DPP Partai Gerindra ini, bukan hanya dinilai sebagai pemimpin yang buruk, Jokowi juga diyakininya akan berhadapan dengan kekuatan rakyat. Utamanya dalam ajang Pilpres nanti.

"Makin banyak rakyat yang melek dan sadar hukum. Mereka yang melek dan sadar hukum kecewa, bahkan muak dengan petahana yang dalam mencari periode kedua melakukan cara-cara seperti yang dilakukan sama bahkan lebih kasar dari zaman pra reformasi," pungkasnya.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya