Berita

Prabowo Subianto/RMOL

Politik

BPN: Mau Gaspol Lahan Prabowo? HGU Milik Petinggi TKN Juga Dong...

SABTU, 09 MARET 2019 | 23:22 WIB | LAPORAN:

. Juru debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sodik Mujahid mengatakan, tidak masalah jika kubu petahana terus menyuarakan tentang HGU lahan yang dikuasai oleh Prabowo Subianto. Asalkan Presiden Joko Widodo selaku Capres petahana bersikap adil terhadap para petinggi Tim Kampanye Nasional (TKN).

"Ya enggak apa-apa asal adil. Semua pemegang HGU yang ada di grupnya (TKN) harus mendapat perlakuan yang sama di "gaspol" juga," katanya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (9/3).

Dikatakan Sodik mengenai pernyataan untuk terus menyuarakan kepemilikan HGU lahan milik Prabowo itu sangatlah bodoh dan konyol. Sebab menurut aturan dan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada yang salah dengan seorang Capres mengantongi izin HGU.


"Apa ada larangan dan hukum bahwa capres tidak boleh pegang HGU dan non capres boleh? Semua sama di mata hukum. HGU selama ini jika tidak boleh ya semua tidak boleh. Jika boleh ya semua (boleh)," tekannya.

Kecuali, tambahnya, jika nanti ada regulasi baru yang melarang presiden, wakilnya mengantongi HGU.

Makanya, ditekankan Sodik, kalau memang ingin HGU lahan yang dikuasai oleh Prabowo kembali ke negara sebelum batas waktunya, Jokowi harus berlaku adil dengan ikut menarik lahan milik para petinggi TKN.

Jika tidak berlaku adil, lanjut Ketua DPP Partai Gerindra ini, bukan hanya dinilai sebagai pemimpin yang buruk, Jokowi juga diyakininya akan berhadapan dengan kekuatan rakyat. Utamanya dalam ajang Pilpres nanti.

"Makin banyak rakyat yang melek dan sadar hukum. Mereka yang melek dan sadar hukum kecewa, bahkan muak dengan petahana yang dalam mencari periode kedua melakukan cara-cara seperti yang dilakukan sama bahkan lebih kasar dari zaman pra reformasi," pungkasnya.


Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya