Berita

Diskusi Populi Center/RMOL

Politik

Ketua AJI: Wartawan Wajib Telusuri Kredibilitas Lembaga Survei

SABTU, 09 MARET 2019 | 14:25 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Wartawan memiliki tugas melacak kebenaran hingga terkonfirmasi sebagaimana berlaku dalam kode etik jurnalistik. Termasuk melacak potensi kebohongan yang dilakukan oleh lembaga survei.

Demikian disampaikan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan disela-sela diskusi publik bertajuk "Survei dan Demokrasi" di Gado-Gado Boplo, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3).

"Kita sebagai wartawan dan media punya kewajiban untuk menjalankan UU. Kita juga menjalankan amanat profesi jurnalisme yaitu dengan menemukan kebenaran," kata Abdul.


"Ada saja misalnya lembaga-lembaga survei yang berbohong misalnya. Itu kewajiban kita untuk menelusuri," sambungnya.

Abdul mengatakan, salah satu alat ukur untuk menelusuri lembaga survei abal-abal itu adalah dengan cara menggali fakta yang objektif terkait dengan prasyarat kredibilitas lembaga survei tersebut.

"Yang harus kita lakukan untuk menemukan kebenaran dengan fakta yang objektif. Misalnya dengan kita bersikap kritis terhadap lembaga survei dan dengan hasilnya," tutur Abdul.

"Misalnya, ini lembaga survei yang cukup kredibel dan dilakukan oleh peneliti kredibel dan metodologi yang benar. Jadi baru kita tanya hasilnya," imbuhnya itu.

Menurut Abdul, proses identifikasi lembaga survei yang tidak kredibel adalah dengan menelusuri lebih lanjut. Namun, yang menjadi persoalan adalah wartawan tidak melakukan hal tersebut.

"Kita punya waktu satu hari buat berita soal itu (survei berbohong), padahal kita punya waktu berjam-jam untuk mengklarifikasinya. Melihat metodologi surveinya, tapi akhirnya kita menerima saja apa hasil survei itu," pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya