Berita

Rahmat Bagja (tengah)/RMOL

Politik

Bawaslu Tegur Menteri Jokowi, Stop Kampanye Terselubung!

JUMAT, 08 MARET 2019 | 18:37 WIB | LAPORAN:

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengingatkan para menteri untuk tidak mengkampanyekan pemenangan capres petahana Joko Widodo.

Maksud Bawaslu termasuk menggunakan kata-kata yang mengarahkan orang untuk memilih capres nomor urut 01 dalam acara-acara kenegaraan.

"Contoh kalimatnya, 'coblos dua kali tidak sah, satu kali sah'. Itu kan tidak perlu. Tolong dikurangi atau ditiadakan," tegas Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja, dalam diskusi di Media Center Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (8/3).


Bawaslu sendiri sudah menerima laporan-laporan masyarakat tentang sejumlah menteri kabinet yang mengkampanyekan Jokowi secara terselubung di acara-acara kenegaraan. Satu di antaranya adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir. Jauh sebelumnya ada pula insiden dugaan kampanye terselubung oleh Menkeu, Sri Mulyani, dan Menko Maritim, Luhut Pandjaitan.

"(Menteri) fokus saja pada pekerjaan masing-masing. Kalau mau kampanye dengan di tim kampanye sekalian, bukan pada saat sedang menjabat pejabat negara. Jadi jangan sampai acara kenegaraan, acara pemerintah, digunakan sebagai ajang kampanye. Itu tidak boleh," tekannya.

Menurut Bagja, walau yang diucapkan menteri itu tidak mengungkap unsur visi-misi dan program kerja kontestan Pemilu, kampanye terselubung dapat dijerat dugaan pelanggaran etik.

"Secara etik hampir kena itu, setelah itu pelanggaran. Bisa diterjemahkan lain. Bisa diproses. Tapi kita periksa kalau unsur kampanyenya tidak kena ada visi misi, program kerja dan itu tidak kena itu bisa tidak jadi," jelasnya.

"Ada (menteri) yang sudah mulai nyenggol-nyenggol, tolong jangan dilakukan," ucapnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya