Kepala hak asasi manusia PBB Michelle Bacherlet memperingatkan India bahwa kebijakannya yang memecah-belah dapat merusak pertumbuhan ekonomi negara tersebut.
Dia menekankan, agenda politik yang sempit memarginalkan orang-orang rentan dalam masyarakat yang sudah tidak setara.
"Kami menerima laporan yang mengindikasikan meningkatnya pelecehan dan penargetan minoritas, khususnya, Muslim dan orang-orang dari kelompok yang secara historis kurang beruntung dan terpinggirkan, seperti Dalit dan Adivasis," kata Bacherlet dalam laporan tahunannya kepada Dewan HAM PBB di Jenewa pekan ini, seperti dimuat
Al Jazeera (Kamis, 7/3).
Peringatan Bachelet datang sehari setelah cabang Amnesty International di India merilis catatan sejumlah kejahatan kebencian yang mengganggu, termasuk penyerangan, pemerkosaan dan pembunuhan, terhadap kelompok-kelompok yang terpinggirkan pada tahun 2018.
Dengan mendata kasus-kasus yang dilaporkan dalam media utama Inggris dan India, kelompok itu pada awal pekan ini mengatakan telah mendokumentasikan total 218 insiden dugaan kejahatan rasial tahun lalu. Beberapa 142 dari mereka menentang Dalit kasta rendah, sementara 50 dari mereka menentang Muslim.
Hukum di India sendiri, dengan beberapa pengecualian, tidak mengakui kejahatan rasial sebagai pelanggaran khusus. Karena itu, dinilai perlu ada reformasi hukum yang memungkinkan pencatatan kejahatan rasial dan memperkuat akuntabilitas harus menjadi prioritas bagi setiap pemerintah yang berkuasa.
