Berita

Trump/Net

Global

Trump Cabut Kebijakan Obama Soal Pelaporan Kematian Warga Sipil Oleh Drone

KAMIS, 07 MARET 2019 | 18:11 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang mencabut kebijakan era Obama yang mengharuskan pejabat intelijen Amerika Serikat melaporkan kematian warga sipil dalam serangan pesawat tak berawak di luar zona perang aktif.
 
Mantan Presiden Barack Obama, memberlakukan kebijakan tersebut pada tahun 2016 sebagai bagian dari upaya untuk lebih transparan tentang serangan drone setelah dia secara dramatis meningkatkan penggunaannya terhadap kelompok-kelompok bersenjata di sebagian besar negara-negara Muslim.
 
"Tindakan ini menghilangkan persyaratan pelaporan yang berlebihan, persyaratan yang tidak meningkatkan transparansi pemerintah, tetapi justru mengalihkan profesional intelijen kami dari misi utama mereka, "kata seorang pejabat pemerintahan Trump seperti dimuat Al Jazeera.
 

 
Menurut Biro Jurnalisme Investigasi, Amerika Serikat telah melakukan 6.786 serangan pesawat tak berawak sejak 2004, menewaskan hingga 12.105 orang, termasuk sebanyak 1.725 warga sipil, di mana antara 253 dan 397 adalah anak-anak.
 
Kebijakan Obama telah mengharuskan direktur intelijen nasional Amerika Serikat untuk merilis, pada 1 Mei setiap tahun, ringkasan yang tidak diklasifikasi dari jumlah serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap target di luar area permusuhan aktif.
 
"Pemerintah Amerika Serikat berkomitmen penuh untuk mematuhi kewajibannya di bawah hukum konflik bersenjata, meminimalkan, sedapat mungkin, korban sipil, dan mengakui tanggung jawab ketika mereka sayangnya terjadi selama operasi militer," kata pejabat tersebut.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

OASE III PTKIN 2026: UIN Sunan Kalijaga Raih Juara Umum

Sabtu, 07 November 2026 | 08:19

Wall Street Rebound, Nasdaq Masih Babak Belur

Sabtu, 07 November 2026 | 08:05

Luruskan Tudingan Rekayasa, Muhammad Munawar: Proses Etik Dasaad Dilakukan secara Kelembagaan

Sabtu, 07 November 2026 | 07:38

Siapa Stephen Miller, Orang Kepercayaan Trump yang Jadi Kepala Staf Gedung Putih?

Sabtu, 07 November 2026 | 07:28

Gejolak Politik AS dan Krisis Prancis Tekan Pasar Saham Eropa

Sabtu, 07 November 2026 | 07:10

Ahmad Doli Kurnia dan Masa Depan Golkar

Sabtu, 07 November 2026 | 06:50

Penyadapan Presiden Bukan Pengalihan Isu, Tapi Operasi Terorganisir

Sabtu, 07 November 2026 | 06:25

Palestina dan Percaturan Imperium Global

Sabtu, 07 November 2026 | 05:59

Penyadapan Prabowo Ancaman Serius terhadap Negara

Sabtu, 07 November 2026 | 05:41

Kasus Listyo Sigit Momentum Evaluasi Sistem Keamanan Nasional

Sabtu, 07 November 2026 | 05:18

Selengkapnya