Berita

Febri Diansyah/Net

Hukum

Direktur SDM PT Adhi Karya Absen Pemeriksaan Korupsi Gedung IPDN

RABU, 06 MARET 2019 | 20:35 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Batang hidung Bep Adji Sadmoko sejak pagi hingga malam ini, Rabu (6/3), tidak tampak di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal sesuai jadwal riksa, Direktur SDM dan Investasi PT Adhi Karya itu seharusnya menghadap penyidik antirasuah.

"Yang bersangkutan tidak hadir panggilan penyidik," ujar Jurubicara KPK Febri Diansyah beberapa saat lalu.

Adji sedianya menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait korupsi pembangunan gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di sejumlah daerah di Sulawesi. Dalam jadwal pemeriksaan saksi dan tersangka yang dirilis bagian Humas KPK, pemeriksaan Bep Adji untuk melengkapi berkas penyidikan dari tersangka mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kemendagri, Dudy Jocom.


"KPK belum memperoleh informasi terkait (alasan) ketidakhadiran yang bersangkutan," kata Febri.

Sejauh ini KPK tengah menelusuri keterlibatan pihak lain baik dari unsur penyelenggara negara maupun swasta, bahkan korporasi yang diduga meraup keuntungan dari hasil korupsi proyek pengadaan gedung IPDN.

Adapun lima orang yang sudah ditetapkan tersangka oleh KPK yakni Dudy Jocom, Budi Rachmat Kurniawan (mantan Kadiv Gedung PT Hutama Karya), Bambang Mustaqim (senior manager PT Hutama Karya), Adi Wibowo (Kadiv Gedung PT Waskita Karya), dan Dono Purwoko (Kadiv Konstruksi VI PT Adhi Karya).

Dudy Jocom sendiri ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pembangunan gedung IPDN di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dan dugaan korupsi pembangunan gedung IPDN Sulawesi Utara. Kedua proyek ini menggunakan anggaran 2011.

Proyek di Gowa dikerjakan Waskita Karya sedangkan proyek di Sulawesi Utara digarap Adhi Karya. Perbuatan Dudy ditaksir merugikan negara sebesar Rp 11,18 miliar di proyek pembangunan gedung IPDN Sulawesi Selatan dan Rp 9,378 miliar di proyek Sulawesi Utara.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya