DPR RI mengecam langkah pemerintah Israel yang melarang muslim Palestina melaksanakan salat di Komplek Masjid Al Aqsa.
Terlebih dalam beberapa pekan terakhir, Israel telah melarang dua pejabat Dewan Waqaf Agama Islam di Al Quds memasuki Komplek Al Aqsa.
"Israel terus menerus mencoba membatasi akses umat Islam untuk beribadah di Masjid Al Aqsa, tidak jarang alasan yang dijadikan landasan mengada-ada dan tidak jelas. Tentu saja sikap ini bertentangan dengan sejumlah kesepakatan dan aturan yang ada selama ini," jelas anggota DPR Rofi Munawar kepada wartawan di Jakarta, Rabu (6/3).
Dia menjelaskan, seluruh Komplek Al Aqsa sesungguhnya milik umat islam Palestina. Apalagi dua resolusi dari lembaga kemanusiaan PBB Unesco semakin memperjelas situasi itu. Pertama, pada April 2016 Unesco pernah menerbitkan resolusi jika Israel melakukan agresi secara ilegal dan melakukan perbuatan melawan kebebasan bagi para umat muslim untuk bisa beribadah di Masjid Al Aqsa.
Kedua, di tahun yang sama Unesco telah memutuskan Masjid Al Aqsa sebagai situs suci sekaligus tempat ibadah umat Islam.
"Segala bentuk larangan terhadap Al Aqsa sejatinya hanya akan berdampak buruk terhadap perdamaian di Timur Tengah mengingat masjid suci itu menjadi salah satu tempat yang paling sakral bagi umat Islam di seluruh dunia," ujar Rofi.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, sepanjang 2019, tentara pendudukan Israel melakuan pelarangan terhadap umat Islam dan Palestina untuk memasuki Al Aqsa seperti melarang 133 warga Palestina memasuki Masjid Al Aqsa pada Februari. Sebelumnya mereka juga melarang tujuh perempuan Palestina masuk Al Quds. Ironisnya, justru membolehkan puluhan pemukim Zionis masuk ke Komplek Al Aqsa.
"Semakin dibatasi masuk Komplek Al Aqsa maka sesungguhnya akan semakin menyulitkan Israel sendiri. Terbukti selama ini apa yang mereka lakukan tidak efektif dan membuat mereka frustrasi," pungkas Rofi yang juga anggota Badan Kerja Sama Parlemen (BKSAP).
