2 Bulan Satgas Kasus Novel Baswedan Tidak Ada Perkembangan, Ini Kata Kuasa Hukum

. Pembentukan satuan tugas (Satgas) kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan dinilai hanya untuk kepentingan politik. Yakni sebagai kunci jawaban untuk Capres petahana Joko Widodo seperti saat debat.

Kuasa hukum Novel, Haris Azhar mengaku hingga saat ini belum ada perkembangan berarti atas penyelidikan kasus yang menimpa kliennya itu.

"Tidak tahu. Ketiadaan info itu adalah perkembangannya," katanya usai diskusi di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/3).

Hal itu ditegaskannya untuk menunjukkan kalau Satgas buat polisi itu hanya dijadikan sebagai sarana untuk menjawab pertanyaan dalam debat Pilpres pertama yang berlangsung pada 17 Januari 2019 silam.

"Ini kan bukti bahwa mereka itu bikin Satgas hanya untuk nyiapin jawaban. Hanya untuk nyiapin jawaban jelang debat pertama soal hukum dan HAM, dan terbukti hari ini tidak ada apa-apa kan," sesalnya.

Pada 8 Januari 2019, Kapolri Jenderal Tito Karnavian membentuk Satgas khusus untuk mengungkap kasus Novel. Satgas yang beranggotakan 65 orang itu diberi waktu selama enam bulan untuk mengungkap pelaku dan dalang penyiraman air keras di wajah Novel.

Terkait itu, Haris menekankan, pembentukan Satgas bahkan bukan untuk formalitas semata. Melainkan benar-benar hanya agar Jokowi tidak terbata-bata dalam menjawab pertanyaan tentang komitmen pemerintah dalam menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran HAM.

"Boro-boro formalitas, cuma nyiapin jawaban. Kayak lu ke Gramedia beli buku kisi-kisi soal ujian. Jadi tim itu dibentuk hanya untuk mengisi buku kunci soal. Itu doang," tutupnya.