Berita

Foto/Net

Politik

Jokowi Unggul Tapi Sedang Dihukum Rakyat

SELASA, 05 MARET 2019 | 20:34 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

PolMark Indonesia merilis survei tingkat keterpilihan pasangan calon presiden-wakil presiden. Hasilnya, Joko Widodo-Maruf Amin unggul dari pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

CEO PolMark Indonesia Eep Saifulloh Fatah menjelaskan elektabilitas pasangan Jokowi-Maruf 40,4% sementara Prabowo-Sandi 25,8%. Survei dilakukan pada kurun waktu Oktober 2018-Februari 2019 dilakukan di 73 Dapil Pemilu 2019 dengan responden sebanyak 35 ribu.

Meski unggul, posisi petahana sangat rawan karena tingkat elektabilitasnya di bawah 50%.


"Berdasar pengalaman saya melakukan survei di pilpres maupun pilkada selama 10 tahun, jika elektabilitas pentahana jauh di bawah 50 persen menunjukkan dia sedang dihukum oleh rakyat," katanya di Hotel Mercure Surabaya, Jawa Timur, Selasa (5/3).

Eep mengatakan mestinya elektabilitas petahana tinggi karena dia sudah kampanye selama 4 tahun dengan kerjanya. Apalagi, Eep menjelaskan, dengan tingkat elektabilitas 40,4% sangat rawan bagi Jokowi karena masih ada 33,8% responden yang belum menentukan pilihan.

Pemilih Jokowi yang sudah mantap atau tidak berpindah hanya 31,5%, sedang pemilih Prabowo yang mantap 20,5%, kata Eep dalam kesempatan yang juga dihadiri Presiden Akal Sehat Rocky Gerung sebagai pembicara ini.

Eep mengakui survei ini merupakan kerja sama PolMark dengan Partai Amanat Nasional (PAN). PolMark merupakan satu-satunya lembaga survei di Indonesia yang mengakui bekerja sama dengan siapa.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya