Pengawasan masjid di lingkungan pemerintah maupun BUMN bakal ditingkatkan.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan penularan paham masih rentan terjadi di masjid-masjid.
Direktur Pencegahan BNPT, Brigjend Pol. Hamli melihat masjid sebagai tempat yang representatif bagi kalangan muslim melakukan kegiatan mulai dari kegiatan keumatan, menjadi tempat melakukan kajian, diskusi kebangsaan, ceramah keagamaan, serta kajian lainnya.
Namun begitu, ia memandang, berbagai kegiatan positif ini rentan dimanfaatkan oleh mereka yang mengusung ideologi radikalisme dan kepentingan politik pragmatis. Pihaknya khawatir hal itu terjadi di beberapa masjid di lingkungan pemerintah dan BUMN.
Pada tahun lalu, Badan Intelejen Negara (BIN) menyatakan 41 dari 100 masjid di beberapa kementerian hingga BUMN terindikasi terpapar radikalisme. Yaitu 11 masjid di kementerian, 11 masjid di lembaga, dan 21 masjid di BUMN.
Dia menjelaskan, gerakan radikalisme dibangun oleh mereka yang pernah ke negeri Islam yang tengah dilanda konflik. Mereka pulang ke Indonesia membawa doktrin dari daerah konflik seperti Afganistan, Filipina, Suriah dan Irak. Pulang ke Indonesia mereka melakukan penyebaran dan doktrin-doktrin radikalisme dan terorisme.
"Itulah yang berbahaya. Karena mereka membawa ideologi, networking, dan berbagai hal baik melalui online maupun offline,†katanya di Jakarta.
Dia berpendapat tidak sedikit pelaku terorisme yang mendapatkan pemahaman menyimpang terkait agama setelah menghadiri ceramah di masjid tertentu. Tidak hanya radikalisme, menurut dia. ada juga penceramah yang membawa isu politik praktis ke dalam masjid sehingga memprovokasi masyarakat awam.
***
