Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, Jusuf Kalla (JK) ditengarai punya kartu AS kegagalan pemerintahan saat ini yang mungkin tidak diketahui publik.
Sehingga sulit membayangkan orang nomor 2 RI itu mendapat sanksi TKN,
sekalipun sepak terjangnya dianggap berseberangan dengan kubu 01.
Pengamat politik, Bin Firman Tresnadi berkeyakinan tidak ada yang berani menegur JK.
"TKN Jokowi-Maruf tentu sangatlah paham kalau JK memiliki pengaruh kuat di Indonesia timur," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM) ini kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (1/3).
Selain itu juga kekuatan logistik, jaringan dan kemampuan lobi JK yang kuat baik di tingkat nasional maupun internasional akan sangat diperhitungkan TKN.
"JK kunci bagi kemenangan Jokowi 2014, tanpa JK menjadi cawapres Jokowi, belum tentu Jokowi dapat menjadi presiden. Karena atas kemampuan lobi JK-lah pengusaha-pengusaha nasional dapat dipersatukan untuk mendukung Jokowi pada waktu itu," ulas Firman.
Tercatat ada beberapa pernyataan kontroversial JK yang terkesan menyerang progam pemerintahan saat ini sepanjang tahun 2018 dan awal tahun 2019. Mulai soal memprotes biaya proyek LRT Jabodebek, kritik nama kampus diseret dalam deklarasi capres, hingga silang pendapat dengan Presiden Jokowi. Salah satunya sikap JK yang tidak setuju dibuat kurikulum khusus soal bencana. Berbeda dengan Jokowi yang justru memastikan penyusunan kurikulum bencana sedang dilakukan.***
