Berita

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj/Net

Nusantara

NU Bersama Pemerintah Wajib Jihad Sejahterakan Seluruh Masyarakat

RABU, 27 FEBRUARI 2019 | 18:15 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Pemerintah berkewajiban untuk membuat masyarakat sejahtera. Di antara indikator kesejahteraan yang wajib disediakan adalah tercukupinya kebutuhan makan, sandang, tempat tinggal dan kesehatan.

Jihad hukumnya fardu kifayah (kewajiban bersama). Di antara jihad yang wajib adalah menjamin kesejahteraan masyarakat, muslim atau nonmuslim," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dalam pembukaan Nahdlatul Ulama Expo di Alun-alun Kota Banjar, Jawa Barat, Selasa (26/2) kemarin.

Atas dasar itud ia mendukung NU Expo 2019 yang digelar sebagai bagian dari rangkaian Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama yang berlangsung di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar pada 27 Februari-1 Maret 2019. Munas-Konbes NU kali ini mengusung tema "Memperkuat Ukhuwah Wathaniyah untuk Kedaulatan Rakyat".


Di mana ratusan jenis usaha yang dikelola oleh warga NU dipamerkan dalam acara ini, mulai dari manufaktur, kerajinan, usaha budi daya, dan bisnis lainnya. Berbagai macam ditata rapi dalam tenda-tenda warna putih yang berderet di area alun-alun.

Kiai Said mengaku sangat senang dengan program-program peningkatan perekonomian masyarakat seperti pameran usaha warga NU yang diselenggarakan saat ini. Menurutnya kegiatan tersebut bisa mengangkat kesejahteraan warga dan dapat memperpendek jarak ketimpangan sosial yang begitu tinggi saat ini.

"Idealnya (postur) perekonomian masyarakat kita yang kelas menengah banyak, yang miskin sedikit dan yang kaya sedikit. Tidak seperti sekarang, yang miskin banyak, yang kaya sedikit. Kalau masyarakatanya sejahtera, maka gampang diajak beribadah," kata doktor jebolan Universitas Ummul Qura Makkah ini dalam keterangan tertulis.

Ini sebagai pelaksanaan dari mandat keagamaan dan kebangsaan, Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 akan menyoroti sejumlah persoalan strategis, antara lain RUU Anti-Monopoli dan Persaingan Usaha.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ketua Panitia Nasional NU EXPO 2019, Arif Rahmansyah Marbun, menjelaskan kegiatan ini sebagai upaya NU untuk membangun perekonomian bangsa dengan berbasis masyarakat.

"Di tengah kontestasi ekonomi yang semakin ketat, kita ingin memperkenalkan peluang pengembangan ekonomi pesantren dalam ruang yang lebih luas lagi," kata Sekretaris Lembaga Perekonomian PBNU ini.

"Kita ingin bersama-sama meningkatkan sumber daya, meningkatkan jaringan pasar, dan meningkatkan kualitas produk-produk berbasis pesantren sekaligus," sambungnya.

Sementara itu Ketua Panitia Daerah NU Expo, Asep Syaripudin yang juga wakil ketua PWNU Jawa Barat mengungkapkan kegiatan ini diikuti 234 unit usaha, yang merupakan perwakilan pesantren, UMKM, dan pegiat ekonomi kreatif yang berasal dari berbagai daerah. Ada yang dari banjar, Ciamis, Garut, Tasikmalaya, bandung dan kabupaten kota se Jabar serta dari berbagai propinsi yang di Indonesia. ***

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Langkah Polri Bongkar Kasus Dugaan Korupsi Kejagung Tuai Apresiasi

Kamis, 09 Juli 2026 | 03:59

UPDATE

Harga iPhone di Indonesia Naik Juli 2026, Cek Daftar Harga Terbaru Semua Seri

Jumat, 10 Juli 2026 | 18:21

Investasi Masyarakat, BRI Hadirkan ORI030 dengan Kupon Hingga 7%

Jumat, 10 Juli 2026 | 18:13

IPW Desak Polri Periksa Febrie Adriansyah usai Akui Rumah Sentul Miliknya

Jumat, 10 Juli 2026 | 18:09

Apa Saja Hak Pegawai Usai Kena PHK? Ini Daftar Hak yang Wajib Dipenuhi Perusahaan

Jumat, 10 Juli 2026 | 18:08

Berpotensi Abuse of Power, Jampidsus Febrie harus Dinonaktifkan

Jumat, 10 Juli 2026 | 17:56

Jampidsus Febrie Adriansyah Ajari Kortastipidkor Polri Cara Tangani Kasus Batu Bara

Jumat, 10 Juli 2026 | 17:51

Modal Dukungan 34 DPD, Wihaji Maju Jadi Ketum Ormas MKGR

Jumat, 10 Juli 2026 | 17:30

Pakar Hukum: Temuan 74 Kg Emas Cukup jadi Alasan Kuat Jampidsus Mundur

Jumat, 10 Juli 2026 | 17:17

KPK Periksa LHKPN Jampidsus Febrie Adriansyah, Ditemukan Dugaan Penggunaan Nominee

Jumat, 10 Juli 2026 | 17:15

Tegang! Gedung Promoter Dijaga Puluhan Brimob Bersenjata Lengkap Jelang Konferensi Pers

Jumat, 10 Juli 2026 | 17:05

Selengkapnya