Retno Marsudi/Kementerian Luar Negeri RI
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan tiga langkah strategi memperkuat hak asasi manusia (HAM) di dunia.
Pertama kata Menlu Retno, semua negara harus berkontribusi memperkuat Dewan HAM agar berfungsi sebagai badan utama dan terpercaya, dalam membahas isu-isu HAM secara imparsial dan obyektif, dengan didukung mekanisme kerja yang lebih efisien serta efektif.
"Politisasi, standar ganda, dan tebang pilih isu hanya akan menghambat negara-negara dalam menangani masalah HAM secara efektif,†jelas Menlu Retno saat pertemuan Tingkat Tinggi Sidang Dewan HAM PBB (DHAM) Sesi ke-40 di Markas PBB, Jenewa, Swiss.
Hal ini sekaligus disampaikan Menlu dalam rangka mempromosikan pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM periode 2020-2022.
Kedua, lanjut dia, kerja sama dan mekanisme perlindungan HAM di kawasan harus diperkuat agar menjadi benteng pertama. Menlu Retno mencontohkan, di kawasan Asia Tenggara, Indonesia dengan berbagai langkah konkrit membantu Myanmar mengatasi isu kemanusiaan dan mencari solusi jangka panjang untuk situasi di Rakhine State.
"ASEAN dan negara-negara di kawasan menjadi yang terdepan dalam upaya memajukan HAM di kawasan Asia Tenggara,†papar Menlu Retno.
Dan terakhir, masih kata Menlu Retno, peningkatan kerja sama yang efektif dan konstruktif antara pemerintah, insitusi HAM nasional dan masyarakat sipil. Sebab, badan dan organisasi tersebut memiliki peran penting dalam mengarusutamakan nilai dan standar HAM di masyarakat.
Lanjut Menlu Retno, meskipun semua negara memiliki catatan HAM tidak boleh dijadikan halangan. Dalam kaitan ini, Menlu Retno menegaskan komitmen tinggi Indonesia untuk terus memajukan perlindungan HAM di tingkat nasional.
Di sela-sela sesi ke-40 Sidang Dewan HAM ini, Menlu Retno juga melakukan serangkaian pertemuan bilateral sebagai upaya memperoleh dukungan pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM periode 2020-2022.
Di antaranya dengan Deputi PM Equatorial Guinea, Menlu Australia, Georgia, Czech Republic, Norway, Myanmar, Polandia, Islandia, Azerbaijan, Maladewa, Belgia dan Swedia. Menlu RI juga bertemu dengan, Menteri Pembangunan Irlandia, dan Deputi Menlu Makedonia Utara.
Indonesia merupakan salah satu anggota pendiri (founding Member) Dewan HAM PBB dan sebelumnya telah empat kali menjadi anggota Dewan HAM pada tahun 2006-2007, 2007-2010, 2012-2014 dan 2015-2017.
Dewan HAM memiliki 47 anggota yang dipilih oleh Majelis Umum PBB dan bersidang sedikitnya tiga kali dalam setahun. Indonesia bersaing dengan empat negara lain di kelompok Asia Pasifik yaitu Jepang, Korea Selatan, Marshall Island dan Iran untuk memperebutkan empat kursi Dewan HAM PBB.
***
