Berita

Foto:Repro

Politik

Panglima TNI Tidak Perlu Urus TPS, Fokus Saja Ke Pertahanan

RABU, 27 FEBRUARI 2019 | 10:56 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Pernyataan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih pada Pemilu serentak 2019 terus mendapat kritikan.

Pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, TNI sebaiknya tetap kembali ke barak dan fokus dalam menjaga pertahanan negara. Bukan justru mengurusi persoalan Pemilu hingga tempat pemungutan suara (TPS).

"Soal menjaga TPS serahkan saja pada Polri dan petugas penyelenggara pemilu. Kita tak ingin TNI masuk ke ranah pemilu, kita enggak mau TNI ikut campur selama dwifungsi ABRI belum dihapus, TNI harus netral dari politik praktis. Balik ke barak, jangan jadi tentara politik," ujar Pangi, Rabu (27/2).


Sebelumnya, melalui akun Twitter @TjahjantoHadi, Panglima TNI mengajak kepada masyarakat untuk memberikan hak pilih pada Pemilu 2019.

"Jangan pernah takut gunakan hak pilih dalam Pemilu 2019, apapun pilihan Anda, karena "Nyoblos itu Keren!". Saya & Pak Tito beserta seluruh prajurit TNI & Polri menjamin keamanan hingga ke TPS. Ingin membuat kekacauan? Bersiaplah berhadapan dengan kami! TNI-Polri Benteng NKRI," kata Hadi.

Namun selang beberapa jam, twitan itu dihapus. Diduga, postingan itu dicabut karena terlalu politis.

Jelas Pangi, pernyataan Panglima TNI itu terkesan seolah-olah ada rakyat yang ingin membuat kekacauan. Menurutnya, Hadi Tjahjanto sering melakukan urusan yang bukan tugasnya, sehingga tugas pokok sering terbengkalai seperti adanya separatis di Papua.

"Tugas TNI adalah benteng NKRI menjaga kedaulatan dari ancaman gerakan separatisme seperti OPM. Saya pikir Panglima gagal fokus dan kurang tepat berbicara seperti itu, karena itu domain Polri," tutur Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini.

Pangi menambahkan, TNI jangan dicoba-coba ditarik menjadi tentara pretorian, prajurit yang ditarik atau intervensi masuk ke gelanggang politik praktis, karena ini bahaya sekali bagi masa depan demokrasi Indonesia. ***

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Perdana sebagai Anggota Penuh, Prabowo Hadiri KTT BRICS di India

Sabtu, 12 September 2026 | 12:20

Serda Ahmad Muzammil Tewas, POMAU Periksa 4 Personel

Sabtu, 12 September 2026 | 12:06

Menteri Imipas Penuhi Janji, 82 WNI Dipulangkan dari Malaysia

Sabtu, 12 September 2026 | 11:52

Kemendikdasmen Prioritaskan Revitalisasi Ribuan Sekolah, Ini Kategorinya

Sabtu, 12 September 2026 | 11:37

Pertamina Patra Niaga Tingkatkan Pasokan BBM ke SPBU Sulsel

Sabtu, 12 September 2026 | 11:28

Soal Life Jacket yang Ditemukan, Pemilik Kapal Buka Suara

Sabtu, 12 September 2026 | 11:10

Hari Pelanggan, Manfaat Perlindungan Kesehatan Tembus Rp1,1 Triliun

Sabtu, 12 September 2026 | 11:01

LRT Jabodebek Beroperasi Normal Usai Gempa M5,9 Guncang Jakarta

Sabtu, 12 September 2026 | 10:50

Emas Antam Naik di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Segini

Sabtu, 12 September 2026 | 10:45

DPR Desak Usut Tuntas Penembakan Tiga Pegawai Pertanian Jayawijaya

Sabtu, 12 September 2026 | 10:28

Selengkapnya