Berita

Foto:Repro

Politik

Panglima TNI Tidak Perlu Urus TPS, Fokus Saja Ke Pertahanan

RABU, 27 FEBRUARI 2019 | 10:56 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Pernyataan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih pada Pemilu serentak 2019 terus mendapat kritikan.

Pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, TNI sebaiknya tetap kembali ke barak dan fokus dalam menjaga pertahanan negara. Bukan justru mengurusi persoalan Pemilu hingga tempat pemungutan suara (TPS).

"Soal menjaga TPS serahkan saja pada Polri dan petugas penyelenggara pemilu. Kita tak ingin TNI masuk ke ranah pemilu, kita enggak mau TNI ikut campur selama dwifungsi ABRI belum dihapus, TNI harus netral dari politik praktis. Balik ke barak, jangan jadi tentara politik," ujar Pangi, Rabu (27/2).

Sebelumnya, melalui akun Twitter @TjahjantoHadi, Panglima TNI mengajak kepada masyarakat untuk memberikan hak pilih pada Pemilu 2019.

"Jangan pernah takut gunakan hak pilih dalam Pemilu 2019, apapun pilihan Anda, karena "Nyoblos itu Keren!". Saya & Pak Tito beserta seluruh prajurit TNI & Polri menjamin keamanan hingga ke TPS. Ingin membuat kekacauan? Bersiaplah berhadapan dengan kami! TNI-Polri Benteng NKRI," kata Hadi.

Namun selang beberapa jam, twitan itu dihapus. Diduga, postingan itu dicabut karena terlalu politis.

Jelas Pangi, pernyataan Panglima TNI itu terkesan seolah-olah ada rakyat yang ingin membuat kekacauan. Menurutnya, Hadi Tjahjanto sering melakukan urusan yang bukan tugasnya, sehingga tugas pokok sering terbengkalai seperti adanya separatis di Papua.

"Tugas TNI adalah benteng NKRI menjaga kedaulatan dari ancaman gerakan separatisme seperti OPM. Saya pikir Panglima gagal fokus dan kurang tepat berbicara seperti itu, karena itu domain Polri," tutur Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini.

Pangi menambahkan, TNI jangan dicoba-coba ditarik menjadi tentara pretorian, prajurit yang ditarik atau intervensi masuk ke gelanggang politik praktis, karena ini bahaya sekali bagi masa depan demokrasi Indonesia. ***

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Bentuk Unit Khusus Pidana Ketenagakerjaan, Lemkapi sebut Kapolri Visioner

Kamis, 02 Mei 2024 | 22:05

KPK Sita Bakal Pabrik Sawit Diduga Milik Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 21:24

Rakor POM TNI-Polri

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:57

Semarak Hari Kartini, Srikandi BUMN Gelar Edukasi Investasi Properti

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:50

KPK Sita Kantor Nasdem Imbas Kasus Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:46

Sesuai UU Otsus, OAP adalah Pribumi Pemilik Pulau Papua

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:33

Danone Indonesia Raih 3 Penghargaan pada Global CSR dan ESG Summit 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:21

Pabrik Narkoba di Bogor Terungkap, Polisi Tetapkan 5 Tersangka

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:15

Ahmed Zaki Harap Bisa Bermitra dengan PKB di Pilgub Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:50

PP Pemuda Muhammadiyah Gelar Tasyakuran Milad Songsong Indonesia Emas

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:36

Selengkapnya