Berita

Foto:Repro

Politik

Panglima TNI Tidak Perlu Urus TPS, Fokus Saja Ke Pertahanan

RABU, 27 FEBRUARI 2019 | 10:56 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Pernyataan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilih pada Pemilu serentak 2019 terus mendapat kritikan.

Pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, TNI sebaiknya tetap kembali ke barak dan fokus dalam menjaga pertahanan negara. Bukan justru mengurusi persoalan Pemilu hingga tempat pemungutan suara (TPS).

"Soal menjaga TPS serahkan saja pada Polri dan petugas penyelenggara pemilu. Kita tak ingin TNI masuk ke ranah pemilu, kita enggak mau TNI ikut campur selama dwifungsi ABRI belum dihapus, TNI harus netral dari politik praktis. Balik ke barak, jangan jadi tentara politik," ujar Pangi, Rabu (27/2).


Sebelumnya, melalui akun Twitter @TjahjantoHadi, Panglima TNI mengajak kepada masyarakat untuk memberikan hak pilih pada Pemilu 2019.

"Jangan pernah takut gunakan hak pilih dalam Pemilu 2019, apapun pilihan Anda, karena "Nyoblos itu Keren!". Saya & Pak Tito beserta seluruh prajurit TNI & Polri menjamin keamanan hingga ke TPS. Ingin membuat kekacauan? Bersiaplah berhadapan dengan kami! TNI-Polri Benteng NKRI," kata Hadi.

Namun selang beberapa jam, twitan itu dihapus. Diduga, postingan itu dicabut karena terlalu politis.

Jelas Pangi, pernyataan Panglima TNI itu terkesan seolah-olah ada rakyat yang ingin membuat kekacauan. Menurutnya, Hadi Tjahjanto sering melakukan urusan yang bukan tugasnya, sehingga tugas pokok sering terbengkalai seperti adanya separatis di Papua.

"Tugas TNI adalah benteng NKRI menjaga kedaulatan dari ancaman gerakan separatisme seperti OPM. Saya pikir Panglima gagal fokus dan kurang tepat berbicara seperti itu, karena itu domain Polri," tutur Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini.

Pangi menambahkan, TNI jangan dicoba-coba ditarik menjadi tentara pretorian, prajurit yang ditarik atau intervensi masuk ke gelanggang politik praktis, karena ini bahaya sekali bagi masa depan demokrasi Indonesia. ***

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

UPDATE

Prabowo-Pramono Pasangan Kuat Luar Dalam

Sabtu, 04 April 2026 | 06:08

Ancaman Cuaca Ekstrem dan Air Bersih Warga

Sabtu, 04 April 2026 | 05:40

Batas ‘Scroll’ Anak

Sabtu, 04 April 2026 | 05:14

Jangan Keliru Pahami Langkah Prabowo soal Kunjungan ke Luar Negeri

Sabtu, 04 April 2026 | 05:12

Vicky Mundur dari Polisi, Kasus yang Ditangani juga Ikutan Mundur

Sabtu, 04 April 2026 | 04:38

Satu Orang Tewas Imbas Kecelakaan Beruntun di Tol Solo-Semarang

Sabtu, 04 April 2026 | 04:03

Negara Harus Tegas atas Gugurnya Tiga Prajurit TNI

Sabtu, 04 April 2026 | 04:00

Mobil Tertimpa Pohon Tumbang di Bandung, Sopir Tewas

Sabtu, 04 April 2026 | 03:38

IAW Peringatkan Potensi Kebocoran Lebih Besar di Bea Cukai

Sabtu, 04 April 2026 | 03:26

Dedi Mulyadi Lunasi Tunggakan Gaji Pegawai Bandung Zoo

Sabtu, 04 April 2026 | 03:03

Selengkapnya