Berita

Dunia

Mayoritas Warga Okinawa Tolak Relokasi Pangkalan Militer AS

SENIN, 25 FEBRUARI 2019 | 12:10 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Mayoritas pemilih di pulau Okinawa Jepang menolak relokasi pangkalan militer Amerika Serikat ke bagian lain di pulau tersebut.
 
Hal itu terungkap dalam pemungutan suara atas referendum relokasi yang digelar kemarin (Minggu, 24/2).
 
Sekitar 72 persen warga Okinawa memilih untuk menolak rencana relokasi pangkalan udara Futenma Marinir Amerika Serikat. Sementara itu 19 persen suara mendukung.
 

 
Dengan tingkat partisipasi sekitar 63 persen, maka jumlah pemilih yang menolak relokasi adalah sekitar 434 ribu orang.
 
Jumlah ini cukup untuk memenuhi ambang batas yang diperlukan bagi Gubernur Okinawa Denny Tamaki untuk menghormati hasil referendum.
 
Namun referendum tersebut bersifat simbolik dan tidak mengikat. Pemerintah Jepang pun tetap pada rencana untuk melakukan relokasi. Gubernur Okinawa Tamaki memuji hasil referendum yang sangat signifikan.
 
"Saya akan sangat menuntut agar pemerintah secara jujur ​​menghadapi kemauan tegas rakyat kita, segera meninjau kebijakannya saat ini dan menghentikan pembangunan," ujarmya seperti dimuat Al Jazeera.
 
Namun Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengatakan pada hari Senin (25/2) bahwa pemerintah menganggap serius hasilnya dan akan bekerja untuk mendapatkan pemahaman warga Okinawa.
 
Meski begitu, rencana untuk memindahkan pangkalan itu tidak dapat ditunda.
 
"Kita tidak bisa menghindari keharusan memindahkan Futenma, yang dikatakan sebagai pangkalan paling berbahaya di dunia," kata Abe, mencatat bahwa dua dekade telah berlalu sejak AS dan Jepang telah menyetujui relokasi.
 
"Kami tidak bisa menunda ini lagi," demikian Abe. [mel]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya