Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menunggu sikap dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menindaklanjuti dugaan kampanye terselubung yang dilakukan Menristekdikti dan Kemendagri.
"Nah itu kami menunggu Bawaslu katanya mereka akan menindaklanjuti itu," ujar Wakil Ketua BPN Priyo Budi Santoso kepada wartawan di Kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, (23/2).
Menurutnya, dugaan kampanye yang secara vulgar dilakukan oleh Menristekdikti di hadapan ribuan mahasiswa dan Mendagri di hadapan ribuan Aparatus Sipil Negara (ASN) mesti mendapatkan sanksi tegas dari Bawaslu.
"Kan sudah berpotensi melanggar. Menteri sengaja mengerakkan PNS, ASN secara masif ini betul-betul terdesain atau tidak, kan kita tidak tahu, tapi kan pemberitaannya sudah banyak sekali," kata Priyo.
Mantan Wakil Ketua DPR RI ini menunggu keputusan Bawaslu RI yang akan memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak terkait yang menggunakan alat negara untuk berkampanye.
"Karena itu biar Bawaslu umumkan, kita menunggu sanksi apa yang akan diputuskan oleh Bawaslu terhadap ketidaknetralan aparat, ASN dan lain-lain terhadap masalah ini," demikian Priyo.
Dalam kasus ini, Menristekdikti Mohammad Nasir mengeluarkan pernyataan ambigu saay mengisi acara Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-24 di Bali, Kamis (21/2).
“Silakan anda memilih dengan nurani saudara. Oleh karena itu, dalam hal ini jangan sampai dicoblos dua. Dicoblos dua, batal itu namanya nanti ya. Dicoblos hanya satu saja. Satu saja, jangan coblos dua. Satu saja supaya benar," katanya.
Sementara Mendagri Tjahjo Kumolo disebut telah mengajak dan mengarahkan agar para kepala desa dan bamus desa untuk menyerukan nama 'Jokowi' jika ia meneriakkan 'dana desa'.
"Dana desa," teriak Tjahjo dalam Rakornas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2019 di Gedung Ecopark Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, Rabu (20/2).
"Pak Jokowi,†jawab aparatur desa yang hadir
"Ingat ya, anggaran dana desa itu karena ada Presiden Jokowi," kata Tjahjo.
[ian]
