Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Kampanye 'Gelap' Menteri Nasir, Demokrat Sindir Monoloyo Era Orba

JUMAT, 22 FEBRUARI 2019 | 10:41 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Demokrasi Indonesia era Presiden Joko Widodo seolah balik arah dan tidak ada bedanya dengan orde baru.

Demikian Wakil Sekjen Partai Demokrat Renanda Bachtar merespons pidato Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir seakan mengarahkan mencoblos pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Maruf.

"Sama itu, kalau dulu dikenal dengan istilah Monoloyo alias satu loyalitas," ujar Renanda kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (22/2).


Nasir sebelumnya saat menghadiri Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-24 di Lapangan Renon, Denpasar, Bali, mengajak mahasiswa untuk menggunakan hak pilih dengan baik jangan sampai golput.

"Karena itu, silakan anda memilih dengan nurani saudara. Oleh karena itu, dalam hal ini jangan sampai dicoblos dua. Dicoblos dua, batal itu namanya nanti ya. Dicoblos hanya satu saja. Satu saja, jangan coblos dua. Satu saja supaya benar," kata Nasir.

Renanda menyebut sejak orde baru berakhir, belum pernah ada kasus pejabat negara yang melakukan kampanye untuk petahana baik secara tersirat apalagi terbuka.

"Pejabat publik mulai dari menteri sampai ke eselon lebih rendah berkampanye untuk Presiden yang menjadi Capres ini tidak pernah terjadi di era Habibie, Gus Dur, Megawati dan SBY," jelas Renanda.

Akibat ulah para menterinta, sambung Renanda, jangan berharap mendapat simpati publik, justru suara Jokowi akan terus merosot jika memaksakan menggunakan pejabat negara untuk kampanye.

"Alih-alih ingin dapat dukungan meluas, cara-cara seperti ini malah bisa kontraproduktif," demikian Renanda. [jto]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Gencatan Senjata Iran-AS Hampir Berakhir, Milisi Irak Siaga Penuh

Selasa, 21 April 2026 | 08:19

Dolar AS Terkoreksi: Investor Mulai Lepas Aset Safe-Haven

Selasa, 21 April 2026 | 08:06

Sinergi BNI dan Perempuan NTT: Mengubah Daun Lontar Menjadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 21 April 2026 | 07:48

Tim Cook Mundur sebagai CEO Apple

Selasa, 21 April 2026 | 07:35

Refleksi 4 Tahun Prudential Syariah: Mengubah Paradigma Deteksi Dini Kanker

Selasa, 21 April 2026 | 07:27

Emas Dunia Masih Sulit Bangkit di Tengah Kenaikan Harga Minyak

Selasa, 21 April 2026 | 07:16

Kerja Sama Polri-PBB Pertegas Posisi RI dalam Misi Perdamaian Dunia

Selasa, 21 April 2026 | 07:10

Bursa Eropa Merah, Sektor Penerbangan Paling Terpukul

Selasa, 21 April 2026 | 07:05

Relawan Protes JK Asal Klaim soal Jokowi Presiden

Selasa, 21 April 2026 | 06:51

Politik Angka vs Realitas Ekologi: Sungai Tak Bisa Dipimpin Statistik

Selasa, 21 April 2026 | 06:29

Selengkapnya