Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Kampanye 'Gelap' Menteri Nasir, Demokrat Sindir Monoloyo Era Orba

JUMAT, 22 FEBRUARI 2019 | 10:41 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Demokrasi Indonesia era Presiden Joko Widodo seolah balik arah dan tidak ada bedanya dengan orde baru.

Demikian Wakil Sekjen Partai Demokrat Renanda Bachtar merespons pidato Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir seakan mengarahkan mencoblos pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Maruf.

"Sama itu, kalau dulu dikenal dengan istilah Monoloyo alias satu loyalitas," ujar Renanda kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (22/2).


Nasir sebelumnya saat menghadiri Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-24 di Lapangan Renon, Denpasar, Bali, mengajak mahasiswa untuk menggunakan hak pilih dengan baik jangan sampai golput.

"Karena itu, silakan anda memilih dengan nurani saudara. Oleh karena itu, dalam hal ini jangan sampai dicoblos dua. Dicoblos dua, batal itu namanya nanti ya. Dicoblos hanya satu saja. Satu saja, jangan coblos dua. Satu saja supaya benar," kata Nasir.

Renanda menyebut sejak orde baru berakhir, belum pernah ada kasus pejabat negara yang melakukan kampanye untuk petahana baik secara tersirat apalagi terbuka.

"Pejabat publik mulai dari menteri sampai ke eselon lebih rendah berkampanye untuk Presiden yang menjadi Capres ini tidak pernah terjadi di era Habibie, Gus Dur, Megawati dan SBY," jelas Renanda.

Akibat ulah para menterinta, sambung Renanda, jangan berharap mendapat simpati publik, justru suara Jokowi akan terus merosot jika memaksakan menggunakan pejabat negara untuk kampanye.

"Alih-alih ingin dapat dukungan meluas, cara-cara seperti ini malah bisa kontraproduktif," demikian Renanda. [jto]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Waspadai Modus Penipuan Mengatasnamakan Bantuan Sosial

Sabtu, 13 Juni 2026 | 06:21

Ayam Mati di Lumbung Listrik

Sabtu, 13 Juni 2026 | 06:04

Narasi 'Sell Indonesia' Manipulatif

Sabtu, 13 Juni 2026 | 05:52

Krisis 1998 Meninggalkan Trauma Strategis

Sabtu, 13 Juni 2026 | 05:28

Titin Rita Lestari, Air Mata yang Tak Sempat Jatuh

Sabtu, 13 Juni 2026 | 05:09

Sangat Janggal Kejagung Tak Periksa Nanik S Deyang

Sabtu, 13 Juni 2026 | 05:01

BUMD Didorong Bertransformasi sebagai Lokomotif Ekonomi Daerah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 04:35

Farhan Pastikan Bandung Aman Hadapi Musim Liburan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 04:19

Bosnia-Herzegovina Gagal Bungkam Tuan Rumah Kanada

Sabtu, 13 Juni 2026 | 04:07

Jaringan Narkoba Sumsel-Jabar Dibongkar Polisi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 03:35

Selengkapnya