Berita

PT Freeport/Net

Politik

Jokowi Bisa Jadi Bulan-Bulanan Dari Pembelian Saham Freeport

KAMIS, 21 FEBRUARI 2019 | 23:42 WIB | LAPORAN:

Pemerintah sudah sering diberi peringatan oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah agar transparan dalam pembelian saham perusahaan asing.

Pasalnya, jika transparansi tidak dikedepankan maka pembelian saham PT Freeport Indonesia dikhawatirkan bisa menjadi skandal besar di kemudian hari.

"Saya kan sudah sering mengingatkan kalau pemerintah tidak transparan dari awal tentang bagaimana uang pinjaman didapatkan yang menyebabkan tiba-tiba sebuah BUMN kecil sekelas Inalum menggelembung menjadi perusahaan raksasa yang mampu membelikan 51 persen saham Freeport," jelas Fahri Hamzah kepada wartawan, Kamis (21/2) .


Dia menjelaskan, sebenarnya mantan Menteri ESDM Sudirman Said pada Rabu kemarin (20/2) membeberkan kronologi pembelian saham Freeport sebesar 51 persen oleh Inalum.Menurut Fahri, paket perjanjian pembelian saham tidak sepenuhnya menguntungkan Indonesia.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, pembelian saham Freeport oleh PT Inalum merupakan satu peristiwa yang ajaib. Apalagi, semua pihak mengetahui ternyata Inalum punya pinjaman sangat besar.

"Pinjam meminjam di negara kita ini ketika utang kemudian ditumpuk melalui BUMN. Padahal, tidak pernah BUMN kita ini menumpuk utang sebesar yang kita punya sekarang," ungkap Fahri.

Dengan membeberkan kronologis pembelian saham Freeport, maka Sudirman Said bakal menjadi narasumber jika di masa mendatang terdapat investigasi untuk menguak skandal itu secara terbuka. Kalau itu terjadi bakal berdampak langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Dan tentunya Pak Jokowi bisa menjadi pihak yang akan menjadi bulan-bulanan. Sekali lagi, inilah pentingnya keterbukaan," tegas Fahri. [wah]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Gencatan Senjata Iran-AS Hampir Berakhir, Milisi Irak Siaga Penuh

Selasa, 21 April 2026 | 08:19

Dolar AS Terkoreksi: Investor Mulai Lepas Aset Safe-Haven

Selasa, 21 April 2026 | 08:06

Sinergi BNI dan Perempuan NTT: Mengubah Daun Lontar Menjadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 21 April 2026 | 07:48

Tim Cook Mundur sebagai CEO Apple

Selasa, 21 April 2026 | 07:35

Refleksi 4 Tahun Prudential Syariah: Mengubah Paradigma Deteksi Dini Kanker

Selasa, 21 April 2026 | 07:27

Emas Dunia Masih Sulit Bangkit di Tengah Kenaikan Harga Minyak

Selasa, 21 April 2026 | 07:16

Kerja Sama Polri-PBB Pertegas Posisi RI dalam Misi Perdamaian Dunia

Selasa, 21 April 2026 | 07:10

Bursa Eropa Merah, Sektor Penerbangan Paling Terpukul

Selasa, 21 April 2026 | 07:05

Relawan Protes JK Asal Klaim soal Jokowi Presiden

Selasa, 21 April 2026 | 06:51

Politik Angka vs Realitas Ekologi: Sungai Tak Bisa Dipimpin Statistik

Selasa, 21 April 2026 | 06:29

Selengkapnya