Berita

Calon Presiden petahana Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi Harus Belajar Minta Maaf Secara Ksatria Dari Prabowo

KAMIS, 21 FEBRUARI 2019 | 12:15 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Calon Presiden petahana Joko Widodo beberapa hari terakhir menjadi biang kegaduhan di publik karena menyampaikan data yang salah dalam debat kedua Pilpres. Selain itu Jokowi juga menyerang pribadi rivalnya Prabowo Subianto.

Namun hingga kini, yang bersangkutan enggan mengakui itu dan tidak kunjung minta maaf secara terbuka ke publik.

"Bila Jokowi mengalami kesulitan untuk meminta maaf secara tulus dan ksatria, maka belajarlah kepada Prabowo," kata Anggota BPN Prabowo-Sandi, TB Ardi Januar, Kamis (21/2).


Beberapa waktu lalu, Prabowo pernah menjadi korban kebohongan Ratna Sarumpaet. Dengan gagah berani, Prabowo meminta maaf secara terbuka kepada publik.

"Padahal perlu dicatat pakai stabilo tebal, bahwa Prabowo bukanlah pelaku kebohongan, melainkan korban kebohongan Ratna seperti masyarakat pada umumnya. Sebagai pemimpin, Prabowo menunjukkan jiwa ksatria.
Jiwa ksatria yang dimiliki Prabowo belum terlihat dari seorang Jokowi," bebernya.

Hingga kini, Jokowi tidak berani meminta maaf dan mengakui kesalahan apa yang dia ucapkan. Ardi khawatir, bila budaya semacam ini terus diterapkan, kebohongan akan menjadi kebiasaan.

Karena itu, sebaiknya Jokowi segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada publik, karena telah mengutip banyak data bodong yang berujung pada kegaduhan. Dengan demikian, kita berharap perdebatan di tengah masyarakat dapat dihentikan. Tentunya dengan catatan ke depan jangan ada lagi kebohongan yang disampaikan.

"Bung Hatta pernah berpesan, "kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki". Sebelum wara-wiri berkata ingin membangun negeri, sebaiknya Jokowi belajar dulu untuk memperbaiki diri," pungkas Ardi. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Pakar HTN Sambut Baik Putusan MK Perkuat Kedudukan Hasil Audit BPK

Selasa, 21 April 2026 | 18:18

Refly Harun soal Info P21 Kasus Ijazah Jokowi: Itu Ngarang!

Selasa, 21 April 2026 | 18:17

Efek Domino MBG, Pendapatan Petani Naik 60 Persen

Selasa, 21 April 2026 | 18:13

Hadiah Hari Kartini: Pengesahan UU PPRT Lindungi Pahlawan Domestik

Selasa, 21 April 2026 | 18:04

Staf PBNU Mangkir dari Panggilan, KPK Siap Jadwal Ulang

Selasa, 21 April 2026 | 17:52

RUU PPRT Disahkan DPR Bukti Perempuan Hadir di Parlemen

Selasa, 21 April 2026 | 17:43

Peringati Hari Kartini, KPP: Perempuan Harus Aktif dari Suara ke Aksi

Selasa, 21 April 2026 | 17:42

Huawei Rilis Pura 90 Series, Ini Spesifikasi, Fitur Kamera, dan Harganya

Selasa, 21 April 2026 | 17:16

Staf Orang Kepercayaan Maidi Dicecar KPK soal Penampungan Dana CSR

Selasa, 21 April 2026 | 17:13

13 WNI Jadi Korban Kebakaran 1.000 Rumah Apung di Malaysia

Selasa, 21 April 2026 | 17:10

Selengkapnya