Berita

Calon Presiden petahana Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi Harus Belajar Minta Maaf Secara Ksatria Dari Prabowo

KAMIS, 21 FEBRUARI 2019 | 12:15 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Calon Presiden petahana Joko Widodo beberapa hari terakhir menjadi biang kegaduhan di publik karena menyampaikan data yang salah dalam debat kedua Pilpres. Selain itu Jokowi juga menyerang pribadi rivalnya Prabowo Subianto.

Namun hingga kini, yang bersangkutan enggan mengakui itu dan tidak kunjung minta maaf secara terbuka ke publik.

"Bila Jokowi mengalami kesulitan untuk meminta maaf secara tulus dan ksatria, maka belajarlah kepada Prabowo," kata Anggota BPN Prabowo-Sandi, TB Ardi Januar, Kamis (21/2).


Beberapa waktu lalu, Prabowo pernah menjadi korban kebohongan Ratna Sarumpaet. Dengan gagah berani, Prabowo meminta maaf secara terbuka kepada publik.

"Padahal perlu dicatat pakai stabilo tebal, bahwa Prabowo bukanlah pelaku kebohongan, melainkan korban kebohongan Ratna seperti masyarakat pada umumnya. Sebagai pemimpin, Prabowo menunjukkan jiwa ksatria.
Jiwa ksatria yang dimiliki Prabowo belum terlihat dari seorang Jokowi," bebernya.

Hingga kini, Jokowi tidak berani meminta maaf dan mengakui kesalahan apa yang dia ucapkan. Ardi khawatir, bila budaya semacam ini terus diterapkan, kebohongan akan menjadi kebiasaan.

Karena itu, sebaiknya Jokowi segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada publik, karena telah mengutip banyak data bodong yang berujung pada kegaduhan. Dengan demikian, kita berharap perdebatan di tengah masyarakat dapat dihentikan. Tentunya dengan catatan ke depan jangan ada lagi kebohongan yang disampaikan.

"Bung Hatta pernah berpesan, "kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki". Sebelum wara-wiri berkata ingin membangun negeri, sebaiknya Jokowi belajar dulu untuk memperbaiki diri," pungkas Ardi. [rus]

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Nasib Pengalihan Utang Whoosh Tak Jelas, Ini Penjelasan Wamenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 22:20

Ombudsman Soroti Masa Sanggah Data Rumah Rusak Gempa NTT Terlalu Singkat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:55

KPK Dalami Pengurusan HGB PT Bela Parahiyangan hingga ke Pusat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:36

Rafyq Pandjaitan Terpilih Ketua KWP, Ariawan Titip Pesan Ini

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:50

KBRI Singapura Tak Punya Dokumen Pendidikan Gibran

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:20

Jenderal Sigit jadi Bidak Benteng dalam Catur Pemerintahan Prabowo

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:57

Hatta Rajasa Pastikan Wantimpres Beri Nasihat Berkualitas untuk Presiden

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:44

Kapolri Berganti, Jenderal Sigit Serahkan Panji Tribrata ke Jenderal Suyudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:40

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Bersama UI, Peradi Profesional Bidik Pendidikan Advokat Lebih Berkualitas

Jumat, 02 Oktober 2026 | 18:51

Selengkapnya