. KPU bersama Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, hari ini (Rabu 20/2), melakukan evaluasi debat Pilpres kedua sekaligus mempersiapkan debat berikutnya.
Terkait hal itu, Senator atau Anggota DPD RI Fahira Idris meminta pada debat ketiga nanti arena debat steril dari keberisikan para pendukung kedua pasang calon (paslon).
Senator DKI Jakarta ini mengatakan beberapa setelah debat kedua selesai, beredar video keriuhan dan saling sahut bahkan saling ejek antarpendukung paslon 01 dan 02 di sela-sela waktu jeda.
Tidak itu saja, saat debat sedang berlangsung, masyarakat melalui tayangan televisi mendengar dengan jelas beberapa kali terjadi suara keriuhan para pendukung pada saat paslon sedang memaparkan pandangannya.
Suasana tidak kondusif seperti ini sangat disayangkan dan KPU harus memastikan tidak lagi terulang pada debat pilpres ketiga yang akan digelar pada 17 Maret 2019. “Saya berharap debat ketiga nanti steril dari keriuhan para pendukung. Kami yang menonton debat lewat televisi terganggu dan saya rasa kedua paslon yang berada di atas panggung juga terganggu," kata Fahira, Rabu (20/2).
Menurut dia, KPU bisa fasilitasi para pendukung ini nonton bareng di luar arena debat. Di luar, kata Fahira, mereka bisa sahut-sahutan asal jangan di dalam arena debat.
"Kami rakyat Indonesia yang paling berkepentingan menyaksikan debat ini, bukan tim sukses,†ukas Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (20/2).
Menurut Fahira, yang paling berkepentingan menonton langsung atau diundang dalam forum debat pilpres adalah perwakilan kelompok masyarakat atau mereka yang sehari-hari bergelut di bidang-bidang yang menjadi tema debat. Namun, selama dua kali debat berlangsung ruangan debat didominasi oleh kedua pendukung paslon.
Pada debat ketiga nanti, lanjut Fahira, jumlah tim sukses yang boleh barada di dalam ruangan debat harus sangat dibatasi. Audience harus didominasi masyarakat yang concern terhadap isu yang diangkat saat debat ketiga yaitu pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya.
Fahira meminta KPU lebih banyak mengundang perwakilan organisasi guru dan guru honorer, organisasi tenaga kesehatan, serikat pekerja dan mereka-mereka yang concern dalam kegiatan sosial dan budaya.
Mungkin, sambung Fahira, di dua debat sebelumnya sudah diundang, tetapi jumlahnya terlalu sedikit, Makanya debat selanjutnya, harus diundang lebih banyak akademisi, aktivis dan pegiat pendidikan, kesehatan dan organisasi yang selama ini memberikan advokasi terhadap tenaga kerja kita baik di dalam maupun luar negeri.
“Undang BEM seindonesia. Undang siswa dan mahasiswa berprestasi. Undang dokter dan tenaga kesehatan yang mengabdi di pulau terpencil. Undang para pelaku UMKM yang sudah membuka banyak lapangan kerja. Undang para pegiat literasi, dan lainnya," demikian Fahira. [
atm]
